TARAKAN – Organisasi Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan yang jatuh pada 18 Februari 2026. Penetapan itu berdasarkan hisab hakiki Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang berpedoman pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), sebagaimana tercantum dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025. Sehingga penetapan 1 Ramadan berpotensi mengalami perbedaan dari penetapan pemerintah yang baru akan melaksanakan sidang isbat pada 17 Februari mendatang.
Saat dikonfirmasi, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Syamsi Sarman mengatakan, penetapan tersebut didasarkan pada metode hisab atau perhitungan astronomi yang menjadi pedoman organisasi. Ia memperkirakan ada kemungkinan perbedaan dengan pihak yang menggunakan metode rukyatul hilal atau pemantauan langsung hilal.
“Berdasarkan perhitungan, posisi hilal saat itu sudah memenuhi kriteria yang digunakan Muhammadiyah untuk menetapkan awal bulan hijriah. Namun secara kasat mata, hilal dinilai masih sulit terlihat karena ketinggiannya relatif rendah di atas ufuk," ujarnya, Jumat (13/2).
“Hilal yang kecil itu sulit untuk dilihat. Sehingga kemungkinan NU dan pemerintah besoknya, tanggal 19. Perkiraannya seperti itu. Kemungkinan akan berbeda dengan pemerintah, perbedaan penetapan awal Ramadan bukan hal baru dalam praktik keagamaan di Indonesia. Perbedaan metode antara hisab dan rukyat,sudah berlangsung lama dan menjadi bagian dari khazanah fikih yang diakui," sambungnya.
Karena itu, ia mengajak umat Islam untuk menyikapi kemungkinan perbedaan tersebut dengan bijak. Menurutnya, pengalaman selama ini menunjukkan masyarakat Kaltara mampu menjaga suasana tetap kondusif meski terdapat perbedaan hari dalam memulai puasa maupun merayakan Idulfitri.
“Kita menyikapinya dengan tetap bertoleransi. Kami yang sudah salat tarawih biasa-biasa saja, tidak ramai-ramai. Kemudian bagi yang belum tarawih juga menghormati yang sudah,” katanya.
Ia menilai, sikap saling menghargai menjadi kunci agar perbedaan tidak berkembang menjadi polemik. Aktivitas ibadah, menurutnya, tetap berjalan normal tanpa gesekan berarti di lapangan. Terkait komposisi warga Muhammadiyah di Kaltara, ia memperkirakan jumlahnya tidak terlalu besar, hanya puluhan ribu orang dan tidak sampai jutaan. Sebaliknya, warga Nahdlatul Ulama dinilai lebih banyak tersebar di berbagai kabupaten/kota di provinsi tersebut.
"Di Kota Tarakan, sekitar 15 masjid diketahui melaksanakan salat tarawih dan Idulfitri mengikuti ketetapan Muhammadiyah. Masjid-masjid tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Juwata Laut, Mamburungan, hingga Pantai Amal. Meski berlabel masjid Muhammadiyah, pelaksanaan ibadah tetap terbuka untuk masyarakat umum. Tidak ada pembatasan bagi jamaah yang ingin melaksanakan salat tarawih maupun salat Ied sesuai dengan keyakinan masing-masing," jelasnya.
Ia berharap, masyarakat tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif terkait perbedaan awal puasa. Menurutnya, esensi Ramadan tetap pada peningkatan ibadah, pengendalian diri, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah.
“Perbedaan ini sudah sering terjadi dan kita sudah terbiasa. Yang penting tetap saling menghargai dan menjaga persaudaraan,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT