TARAKAN – Adanya statment Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang menegaskan bakal tetap menjalankan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kontroversi di masyarakat. Pasalnya penyaluran MBG selama Ramadan dinilai tidak efektif dan terkesan memaksa. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana mekanisme pelaksanaan MBG di Kota Tarakan.
Saat dikonfirmasi, Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino menegaskan, pelaksanaan MBG tidak dihentikan selama Ramadan. Hanya saja, mekanisme dan teknis pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi selama bulan puasa.
Meski demikian, ia mengakui hingga kini formula serta teknis pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya dirinci. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana teknis disebut masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait skema distribusi dan pola pemberian makanan kepada peserta didik selama Ramadan.
“Dari pusat sudah jelas bahwa selama Ramadan program MBG tetap berjalan. Sampai hari ini tidak ada perubahan kebijakan. Kami menerima informasi bahwa SPPG masih menunggu kejelasan formulanya seperti apa, teknisnya bagaimana. Ini yang perlu segera disinkronkan agar tidak menimbulkan kebingungan,” ujarnya, Rabu (11/2).
"Kejelasan teknis menjadi hal penting karena kondisi Ramadan berbeda dengan hari biasa. Ada kemungkinan pola distribusi makanan diatur ulang, baik dari sisi waktu pembagian maupun bentuk sajian yang diberikan kepada siswa. Karena itu, kamk meminta seluruh pihak terkait tidak menunggu terlalu lama dan segera melakukan koordinasi lintas instansi," sambungnya.
Ia menjelaskan, pihaknya tetap mendorong SPPG segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Tarakan agar pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah tetap berjalan lancar. Sinkronisasi data sekolah penerima, jumlah siswa, serta kesiapan teknis di lapangan dinilai krusial untuk mencegah terjadinya kesalahan distribusi.
“Kami minta SPPG dan Dinas Pendidikan segera berkoordinasi. Jangan sampai nanti saat Ramadan sudah berjalan, sekolah-sekolah justru kebingungan karena belum ada petunjuk yang jelas,” tegasnya.
Selain persoalan teknis Ramadan, Simon juga menyoroti masih adanya sejumlah sekolah di Tarakan yang hingga kini belum menerima layanan MBG secara optimal. Hal tersebut menjadi perhatian serius DPRD, mengingat MBG merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi peserta didik sekaligus mendukung proses belajar mengajar.
“Program ini program nasional. Harus merata, khususnya di Kota Tarakan. Tidak boleh ada sekolah yang tertinggal. Makanya kita terus lakukan pengawasan dan evaluasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam rapat evaluasi tersebut Komisi II juga meminta data terbaru terkait cakupan sekolah penerima MBG, kendala distribusi, serta kesiapan dapur penyedia makanan. Evaluasi berkala dinilai penting agar hambatan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.
"Pengawasan yang dilakukan DPRD bukan untuk menekan atau menyudutkan pihak pelaksana. Kami hanya ingin memastikan program strategis pemerintah pusat tersebut benar-benar berjalan efektif dan tepat sasaran di daerah," ungkapnya.
“Kami tidak bermaksud menekan. Kami hanya ingin tahu apa kendalanya, supaya bisa kita bantu carikan solusi bersama. Prinsipnya, program ini harus sukses dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa,” lanjutnya.
"Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak cepat menyelesaikan persoalan teknis. Harapannya, pelaksanaan MBG di Tarakan tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga semakin tertata dan merata di seluruh satuan pendidikan," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT