TARAKAN - Sejumlah juru parkir (jukir) di kawasan di Kota Tarakan mengeluhkan adanya perubahan sistem pengelolaan parkir yang baru diberlakukan oleh perusahaan pihak ketiga yakni PT Urban Park Nusantara Jaya (UPNP) yang dinilai memberatkan dan berdampak langsung pada menurunnya pendapatan jukir.
Saat dikonfirmasi, Joni salah satu jukir yang telah bekerja sejak 2001 menyebut saat ini setiap jukir diwajibkan menyetor minimal Rp 70.000 per hari, agar bisa mendapatkan gaji bulanan. Namun, gaji yang diterima dinilai tidak sebanding dengan beban kerja.
“Kalau setoran tidak sampai Rp 70.000, tidak ada gaji. Kalau sampai pun, gajinya paling sekitar Rp 400.000 sebulan. Mau makan apa dengan uang segitu?” ujarnya, Rabu (21/1).
"Sistem ini jauh berbeda dengan pengelolaan sebelumnya. Dulu, jukir menggunakan sistem bagi hasil harian dengan pengelola, biasanya 50:50. Dengan sistem tersebut, jukir masih bisa langsung membawa pulang uang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan makan dan bensin. Dulu lebih manusiawi. Walaupun setoran cuma Rp 20.000 atau Rp 30.000, tetap ada hasil yang bisa dibawa pulang,” sambungnya.
Ia juga menuturkan jika kini seluruh hasil parkir harus disetorkan penuh ke perusahaan, sementara jukir hanya menunggu gaji bulanan yang jumlahnya tidak pasti. Bahkan, jika dalam beberapa hari tidak mencapai target setoran, jukir khawatir tidak mendapatkan gaji sama sekali.
“Sekarang disuruh sabar, katanya masih baru. Tapi kebutuhan hidup jalan terus. Kita mau mengadu juga ke siapa, tidak ada asosiasi jukir,” tambahnya.
Ia menyebutkan bahwa jumlah jukir yang terdata mencapai sekitar 127 orang, namun masih ada beberapa yang belum bisa bekerja karena belum memiliki kartu resmi. Perusahaan pengelola sendiri disebut-sebut merupakan perusahaan baru yang mulai mengelola parkir di wilayah tersebut. Isu kedekatan pengelola dengan pejabat daerah juga menjadi perbincangan di kalangan jukir, meski belum ada klarifikasi resmi. Para jukir berharap pemerintah daerah turun tangan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan parkir agar lebih adil dan manusiawi.
“Kami ini sudah puluhan tahun kerja. Harapannya ada kebijakan yang bisa membuat kami tetap hidup layak,” tuturnya.
Sementara itu, seorang jukir lainnya Waldi menerangkan, jika saat ini sistem penggajian tidak menentu. Padahal kata dia, kondisi di setiap tempat berbeda-beda. Sehingga menurutnya, jukir yang berjaga di tempat sepi terancam tidak mendapatkan penghasilan. Sehingga ia menyebut sistem tersebut tidak manusiawi.
"Kami dulu bekerja tenang, sistem bagi hasil jelas. Sekarang kami dihantui kekhawatiran tidak dapat penghasilan. Kami ini rakyat kecil, untuk mencari nafkah halal saja sangat susah padahal kami sudah menjadi jukir bertahun tahun bahkan ada yang puluhan tahun," katanya.
"Tapi banyak jukir yang tidak berani bersuara mereka takut diberhentikan. Mereka (perusahaan) bisa saja mencari-cari kesalahan kami kalau kami bersuara. Gaji kami bisa dibilang cukup kecil, ditambah tidak ada kejelasan karena bergantung dengan pendapatan harian bahkan bisa tidak menerima gaji sama sekali," urainya.
Sementara itu, Manajer PT UPNP Muhammad Razqi Chudari membantah keterangan tersebut jika pihaknya disebut tidak manusiawi. Diungkapkannya terkait target pendapatan pihaknya memberlakukan beban berbeda yang bergantung kepada potensi pada masing-masing titik. Tentunya kata dia, perkiraan potensi tersebut telah dianalisis secara matang dan dibantu pemantauan lapangan.
"Tidak benar, target Rp 70 ribu itu tidak merata. Ada yang Rp 40, 50, 60, 70 bahkan ada yang targetnya Rp 500 ribu di titik tertentu. Kami mengukur berdasarkan potensi titik tersebut dengan melakukan pemantauan lapangan. Kami tahu, sebenarnya selama ini banyak jukir "nakal" yang tidak jujur menyetorkan hasil pendapatan parkirnya. Sehingga kami memberlakukan ini sesuai potensi titiknya supaya untuk menjaga target retribusi," terangnya.
"Kami ditargetkan retribusi Rp 102.300.000 setiap bulannya untuk pendapatan parkir ini. Pertahun Rp 1,4 Milliar sekian untuk retribusi PAD. Sehingga kami menerapkan ini untuk untuk mencapai target. Kami paham sekali alur jukir ini, mereka hanya menyampaikan pahitnya saja, mereka tidak pernah menceritakan manisnya. Besaran itu kami tetapkan pada masing-masing titik dengan mengedepankan toleransi. Kami tahu sebenarnya mereka bisa mendapatkan jauh di atas target, justru kalau kami tidak manusiawi mungkin kami bisa menerapkan target nominal jauh di atas yang saat ini berlaku," jelasnya.
"Target itu jauh di bawah dari kalkulasi pada potensi pendapatan pada masing-masing titik. Jadi kami berharap para jukir agar jujur dan terbuka terhadap pendapatannya. kami tahu banyak pihak yang tidak senang, saat kami memperketat pengawasan kami. Karena tentu ada pihak yang pendapatan sampingannya terganggu," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT