TARAKAN - Merebaknya isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di berbagai sekolah di Kota Tarakan membuat Dinas Pendidikan (Disdik) Tarakan telah mendalami beberapa kasus di sekolah dengan menurunkan Tim Pencegahan dan Penanganan (TPPK) Satuan Pendidikan.
Saat dikonfirmasi, Kepala Disdik Tarakan Tamrin Toha menerangkan, meski pihaknya belum menerima laporan secara resmi, namun ia mengakui dari informasi yang didapatkannya adanya dugaan sindikat LGBT yang eksis di salah satu sekolah di Tarakan. Oleh sebab itu, ia meminta pihak sekolah agar dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Mengingat hal ini tidak hanya mencoreng dunia pendidikan di Kota Tarakan namun juga mencoreng Kota Tarakan sendiri.
"Awalnya kami mendapatkan laporan dugaan LGBT tersebut dari penyampaian sekolah ke DPRD Tarakan. Lalu dilakukan pertemuan dengan menghadirkan pihak sekolah dan sejumlah pihak terkiat lainnya pada Rabu (7/1). Di pertemuan itu dilaporkan kasus dugaan LGBT di lingkungan sekolah, bukan kasus baru, melainkan kasus sudah lama terjadi. Tapi kami belum mendapatkan laporan resmi dari pihak sekolah dan kemungkinan pihak sekolah menyelesaikan sendiri," ujarnya, Senin (12/1).
"Secara lisan sih ada yang menyampaikannya, bahwa ada, memang diidentifikasi itu ada anak-anak kita yang sudah terlibat. Bahkan saya dengar sudah ada jaringannya gitu ya, sindikat. Tapi bukan laporan resmi. Terkait adanya curhatan sekolah saat RDP di DPRD nanti kami akan dalami melalui TPPK," sambungnya.
Dirinya tidak menampik ada saja upaya yang menuju ke arah yang menyebabkan rusaknya generasi. Lanjutnya, dugaan adannya LGBT di lingkungan sekolah, ia berharap masyarakat juga harus lebih aware untuk melakukan pengawasan. Hal ini dikarenakan ia telah mendapatkan laporan secara lisan dan mendengar kasus LGBT di Tarakan semakin marak.
"Karena itu, kita harus diperhatikan yang berpotensi untuk diajak digiring pada perbuatan-perbuatan amoral adalah anak kita yang sedang belajar entah di SD, SMP dan SMA. Sehingga mungkin perlu kita lihat sejauh mana misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengantisipasi hal seperti ini," jelasnya.
"Itu saya kira tetap berjalan dan di setiap satuan pendidikan itu. Malah fungsi guru itu menjadi konseling itu juga lagi diupayakan. Bahwa bukan cuma guru BK saja yang mengkonselin kepada anak-anak kita, ya. Termasuk guru-guru lainnya bisa berfungsi sebagai guru BK terutama di SD," jelasnya.
Diungkapkannya, sejauh ini pihaknya melakukan penguatan TPPK agar bekerja optimal termasuk aplikasi yang selama ini yang memang masih belum optimal dimanfaatkan oleh satuan pendidikan bisa digunakan. Lanjutnya, dalam hal ini pihaknya tidak diam dan akan berupaya bagaimana berusaha menangani kasus ini.
"Dan lanjutnya, tentu saja juga yang lebih terpenting lagi bagaimana pencegahannya. Itu bisa digunakan karena aplikasi itu kan bisa digunakan oleh anak-anak kita untuk melapor dan dirahasiakan dengan identitasnya. Hanya guru BK yang tahu kalau ada laporan. Kita bisa deteksi lebih awal tentu dari laporan anak-anak kita," tegasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT