TARAKAN - Banyaknya persoalan sosial yang terjadi sepanjang tahun 2025 membuat Komisi I DPRD Kota Tarakan, merangkum beberapa laporan Akhir Tahun 2025 dari berbagai catatan krusial penanganan persoalan masyarakat. Meski beberapa persoalan telah diselesaikan, namun hal tersebut dinilai masih pengawalan di tahun 2026.
Ketua Komisi I DPRD Tarakan Adyansyah menerangkan, saat ini cukup banyak aspek pelayanan publik dan infrastruktur dasar yang menjadi catatan merah untuk terus diperjuangkan di tahun 2026. Politisi PKS tersebut menyoroti 10 poin utama yang menjadi fokus evaluasi Komisi I, mulai dari urusan kesehatan hingga penguatan sarana pemadam kebakaran.
"Yang perlu menjadi fokus kami tahun ini, kami menekankan penurunan angka stunting tetap menjadi prioritas utama melalui intervensi gizi terpadu di tingkat kecamatan. Salah satu strateginya dengan mendorong penguatan peran posyandu dan pendampingan bagi ibu hamil agar generasi Tarakan ke depan lebih berkualitas," ujarnya, Jumat (2/1).
"Selain itu, meski pendidikan lebih kepada wewenang Komisi II, tapi tidak serta merta membuat Komisi I tidak menaruh rasa peduli. Di sektor pendidikan, kami meminta Dinas Perpustakaan lebih agresif dalam menyelenggarakan festival literasi dan memperkuat komunitas baca di masyarakat guna meningkatkan kualitas SDM lokal," sambungnya.
Lanjutnya, adapun terkait infrastruktur, DPRD menyoroti dua hal menonjol yakni pencegahan banjir melalui normalisasi drainase dan penerangan jalan hingga ke gang-gang pemukiman. Namun, dikatakannya yang dianggap krusial adalah penyelesaian kewajiban pembayaran lahan terutang oleh pemerintah.
"Kemudian infrastruktur, kami sudah komitmen di tahun ini paling tidak ada pembangunan infrastruktur terkait banjir dan drainase di gang-gang pemukiman. Tapi pada pembangunan infrastruktur ini nantinya akan ada pembebasan lahan. Nah kami akan mengawal dan memastikan pemerintah kota menyelesaikan pembayaran lahan secara transparan dan bertanggung jawab. Jangan ada yang digantung tanpa kepastian," tegasnya.
Selain itu, fokus selanjutnya yaitu persoalan pertanahan dan sarana damkar. Diungkapkannya, tahun ini Komisi I akan mendorong pembentukan Tim Terpadu terdiri dari Pemkot, BPN, DPRD, APH untuk menyelesaikan sengketa lahan dan mempercepat sertifikasi tanah bagi warga berpenghasilan rendah, nelayan, dan petani tanpa pungli.
"Sementara soal Damkar. Ini sudah kami sampaikan bahkan kami dengar juga diperjuangkan DPRD periode sebelumnya untuk mendesak pengadaan armada baru, APD standar nasional, serta pemasangan hydrant di wilayah pesisir yang rawan kebakaran. Kami ingin memastikan bahwa DPRD hadir untuk mendengarkan dan memperjuangkannya. Komitmen kami tetap sama, akan mengawal terus sampai aspirasi masyarakat tercapai," pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT