TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, sekaligus memperkuat transformasi digital di seluruh sektor pelayanan publik. Penegasan ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kaltara, Bustan, saat mewakili Gubernur Kaltara dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Tarakan, Jumat (28/11).
Dalam kesempatan tersebut, gubernur melalui Bustan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang dinilai memiliki peran sentral dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah sepanjang 2025.
Dukungan tersebut datang dari Bank Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, unsur Forkopimda, lembaga vertikal, perbankan, pelaku usaha, akademisi, hingga media massa.
Bustan menekankan, PTBI menjadi momentum penting bagi daerah untuk memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus merumuskan arah kebijakan ekonomi Kaltara ke depan.
Ia menyebutkan, kondisi perekonomian daerah sepanjang 2025 menunjukkan perbaikan, ditopang aktivitas ekonomi yang tetap berjalan positif di tengah tekanan global.
“Pertemuan Tahunan Bank Indonesia merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi dalam merumuskan arah kebijakan ke depan, terutama mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kaltara,” ujarnya.
Salah satu capaian yang disorot adalah terkendalinya inflasi Kaltara. Menurut gubernur, keberhasilan mempertahankan inflasi dalam rentang sasaran nasional merupakan bukti efektivitas langkah stabilisasi yang dijalankan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Upaya tersebut mencakup pasar murah, operasi pasar, sidak ketersediaan pangan, hingga penguatan konektivitas distribusi antarwilayah.
“Inflasi Kaltara saat ini berada pada level yang terkendali dan sesuai sasaran nasional. Ini hasil kerja bersama melalui program konkret seperti pasar murah, operasi pasar, sidak, hingga penguatan konektivitas antarwilayah,” jelasnya.
Selain stabilisasi harga, Pemprov Kaltara juga terus mempercepat implementasi digitalisasi layanan publik. Bustan menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memperluas penggunaan transaksi digital, termasuk pemanfaatan QRIS untuk pembayaran pajak dan retribusi.
Elektronifikasi transaksi dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital di daerah.
“Digitalisasi terus diperkuat melalui TP2DD dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong tumbuhnya ekonomi digital,” ungkapnya.
Di sektor prioritas pembangunan, gubernur menyoroti penguatan UMKM berbasis digital, ekonomi syariah, ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian hingga kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah menilai sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kaltara.
“Pemerintah di seluruh wilayah Kalimantan Utara berkomitmen memperkuat sektor strategis daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas,” ujarnya.
Tak lupa, Bustan juga menyampaikan apresiasi gubernur atas kontribusi Bank Indonesia dalam penguatan ekonomi daerah, stabilisasi harga, serta digitalisasi layanan publik. Ia memastikan kolaborasi yang terjalin akan terus dipertahankan dan diperluas.
“Kolaborasi ini akan terus diperkuat bersama seluruh pemangku kepentingan agar membawa manfaat besar bagi pembangunan Kaltara,” tutupnya. (zar)
Editor : Azwar Halim