Pemda Perlu Program Sistematis dan Berkelanjutan untuk Membantu Nelayan, Ini Penjelasannya
TARAKAN – Keterbatasan bantuan bagi nelayan yang selama ini banyak bergantung pada pokok pikiran (pokir) DPRD menjadi sorotan KNTI Kaltara, di mana skema tersebut belum mampu menjawab kebutuhan nelayan secara menyeluruh, baik dari sisi jumlah bantuan maupun jangkauan penerima.
Ketua KNTI Kaltara, Rustan mengatakan, dalam satu kelompok nelayan, bantuan yang disalurkan melalui pokir berkisar sekitar Rp 50 juta. Angka tersebut dinilai masih jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan operasional maupun pengembangan usaha nelayan.
“Pokir itu dibatasi, satu kelompok sekitar Rp 50 juta. Itu dari anggota dewan. Jadi tidak semua kelompok bisa dapat, dan jumlahnya juga terbatas. Sementara kalau dari anggaran pemerintah sendiri, sepertinya memang tidak ada,” ungkapnya, Kamis (30/4).
Menurutnya, ketergantungan terhadap pokir sebagai sumber utama bantuan bukanlah kondisi yang ideal. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya memiliki program tetap yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga nelayan tidak terus bergantung pada mekanisme yang bersifat politis dan terbatas.
“Kalau hanya mengandalkan pokir, tentu tidak cukup dan tidak merata. Harus ada program tetap dari pemerintah, supaya nelayan punya kepastian dan bisa merencanakan usaha mereka dengan lebih baik,” katanya.
Rustan juga mendorong agar pemerintah daerah lebih responsif terhadap dinamika harga di lapangan tanpa harus mengorbankan keberlanjutan program bantuan. Ia menilai penyesuaian harga seharusnya sudah bisa diantisipasi sejak tahap perencanaan anggaran.
Di tengah kondisi tersebut, ia berharap agar APBD perubahan benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar penundaan program. Pemerintah diminta memastikan bantuan dapat terealisasi tepat waktu dan menjangkau nelayan yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau memang ada selisih harga, harusnya itu bisa diantisipasi sejak awal, bukan justru membuat programnya tertunda. Yang dirugikan tetap nelayan. Kami berharap di anggaran perubahan nanti bantuan itu benar-benar ada dan bisa segera direalisasikan. Jangan sampai hanya jadi rencana tanpa kepastian, karena nelayan sudah terlalu sering menunggu,” pungkasnya. (zac/jnr)
