Suara itu muncul dari balik kerumunan penumpang yang sibuk mengejar jadwal keberangkatan. “Air… air… pop mie-nya, Pak… nasi, Bu…” Suara lirih namun tegas itu menembus riuh Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, seolah menjadi bagian dari paduan suara alamiah yang setiap hari tercipta dari mesin speedboat, langkah kaki, dan sapaan para calon penumpang.
SUARA itu milik Nani, perempuan paruh baya yang sudah belasan tahun berdiri di sudut ruang tunggu dermaga. Di tangan kirinya, termos air panas. Di tangan kanan, keranjang kecil berisi buras, nasi bungkus, dan pop mie yang ia jajakan. Dari sinilah ia menyambung hidup.
Pelabuhan Tengkayu I Tarakan kini jauh lebih megah dibanding dua dekade lalu. Namun, kemegahan itu pula yang menjadi awal kesulitan bagi Nani dan 14 pedagang lainnya.
Renovasi membawa aturan baru: mereka tidak lagi diperbolehkan berjualan di dalam ruang tunggu, tempat yang selama ini menjadi poros penghidupan mereka.
“Kami sudah belasan tahun di sini, bahkan ada yang puluhan tahun,” tutur Nani, Kamis (27/11). “Dulu kami dianggap membantu meramaikan pelabuhan. Sekarang kami dianggap pengganggu… padahal penumpang malah merasa terbantu.”
Ia bercerita tentang penumpang yang datang terburu-buru tanpa sempat sarapan, lalu membeli buras atau kopi botol dari lapaknya. Tentang para pekerja yang memilih makan pagi seadanya sebelum menyeberang. Tentang orang-orang yang justru mengaku terbantu karena tidak perlu keluar lagi mencari makan.
Namun semua cerita itu kini terancam hilang. Solusi yang ditawarkan UPTD pelabuhan adalah relokasi ke koridor luar. Bagi Nani, tempat itu bukan sekadar “berpindah lokasi”, melainkan perpindahan yang mematikan napas usaha. “Di koridor itu sepi pembeli. Kadang dari pagi sampai siang belum dapat pembeli,” ujarnya lirih. “Kalau di sini, sejak pagi sudah ramai. Mereka cari air, cari nasi. Semua karena kami dekat di ruang tunggu.”
Nani tidak menolak aturan. Ia memahami, ia dan pedagang lain berada di area terlarang. Namun baginya, ada jurang lebar antara melanggar aturan dan merusak ketertiban.
Ia merasa selama ini pedagang justru menjaga kebersihan dan tidak pernah mengganggu arus penumpang. “Kami ini sudah ada sejak pelabuhan direnovasi. Dulu wali kota berterima kasih karena kami membantu menyediakan kebutuhan orang yang mau berangkat. Sekarang kami dianggap mengganggu,” ucapnya.
Ia mengingat betul saat meminta izin sederhana, dua tegel saja sebagai ruang berjualan. Dengan iuran pun mereka rela. “Bukan soal tempat, tapi soal pembeli. Kalau pindah ke koridor, kami tidak makan,” katanya.
Yang dirasakan pedagang bukan hanya soal relokasi, tetapi juga soal cara mereka diperlakukan. Narasi yang berkembang sering menyudutkan pedagang. Dialog yang digelar, menurut Nani, lebih terasa sebagai pengumuman sepihak.
“Kami mau ditata. Kami siap rapi, siap bayar iuran, siap jaga kebersihan,” ujarnya. “Tapi jangan hanya menganggap kami tidak bisa diatur. Kami cuma mempertahankan hidup.”
Ia menahan napas sejenak sebelum melanjutkan. “Coba anggota dewan berjualan di koridor, tiga jam saja. Mereka pasti paham kenapa kami menolak. Ini bukan soal keras kepala. Ini soal bertahan.”
Bagi Nani dan pedagang lain, harapan itu masih ada. Mereka percaya masih ada ruang untuk win-win solution tetap tertib tanpa menghilangkan mata pencaharian puluhan tahun. Mereka rela diatur, diberi legalitas, diberi syarat kebersihan dan estetika apa pun. Asal satu hal, tetap berjualan di tempat yang memungkinkan mereka hidup.
“Kalau diizinkan, kami hanya minta sedikit ruang. Aturan kebersihan, kerapian, apa saja kami patuhi. Asal tetap bisa berjualan di sini,” ucap Nani pelan, seakan berbicara bukan kepada satu orang, melainkan kepada siapa saja yang bersedia mendengar.
Di tengah gegap gempita pelabuhan yang terus bergerak, suara Nani kembali terdengar. “Air… pop mie-nya, Pak…” Suara yang mungkin hanya sekilas bagi para penumpang, tetapi bagi Nani adalah jantung dari kehidupannya, suara kecil yang berusaha tetap bertahan di tengah regulasi yang semakin besar. (zac/lim)
Editor : Azwar Halim