TARAKAN - Upaya penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pelabuhan Tengkayu I kembali mendapat tantangan.
Meski sudah dilakukan rapat dan kesepakatan bersama agar PKL tidak lagi berjualan di area dermaga, aktivitas jual beli tetap muncul. Petugas gabungan kembali melakukan penertiban pada Senin (24/11) lalu.
Kepala UPTD Tengkayu I Tarakan, Muhammad Roswan, mengungkapkan, pihaknya sudah berulang kali memberikan imbauan dan penegasan kepada para pedagang agar menaati aturan.
Bahkan, pekan lalu telah dilakukan rapat bersama seluruh pihak terkait untuk memastikan area dermaga bebas dari PKL demi kelancaran arus kendaraan, layanan retribusi, dan keamanan penumpang.
“Sudah kami panggil, sudah dirapatkan minggu lalu. Kesepakatannya, kemarin (Senin lalu) seharusnya tidak ada lagi pedagang di dermaga,” ujarnya.
Roswan menambahkan, pihaknya kembali melakukan pendekatan persuasif pagi tadi. Namun ia menilai, peran pengawasan yang ada saat ini belum cukup untuk menertibkan kondisi di lapangan.
"Kalau situasi seperti ini, harusnya badan penindakan yang turun seperti Satpol PP langsung yang turun," ujarnya.
Menurutnya, kejadian serupa sebenarnya sudah berulang, bahkan sempat memicu gesekan kecil saat petugas mencoba memindahkan pedagang beberapa waktu lalu. Hal itu terjadi karena keterbatasan personel UPTD serta adanya dinamika di lapangan.
“Kemarin ada yang viral itu. Anggota kami capek, bersihkan lokasi, akhirnya emosi. Sempat bersentuhan waktu tarik menarik. Untung tidak terjadi hal yang lebih besar,” jelasnya.
Saat ini terdapat 15 pelaku UMKM yang sebelumnya ditempatkan di koridor pejalan kaki. Semua pedagang itu, kata Roswan, sudah disiapkan tempat usaha yang lebih tertib dan aman.
“Dulu waktu pertama kali kami tertibkan, semua sudah dipindah ke koridor. Bahkan kami turun langsung bersama PPNS untuk menata. Ada protapnya, dan itu dilakukan sesuai aturan,” terangnya.
Ia menekankan, penertiban bukan semata melarang warga mencari nafkah, tetapi memastikan agar area pelabuhan tetap tertib dan tidak mengganggu keselamatan pengguna jasa.
Roswan mengakui bahwa sebagai pengelola pelabuhan, peran UPTD lebih banyak pada aspek pelayanan dan operasional. Untuk tindakan penegakan hukum, ia berharap dukungan dari instansi terkait.
“Harusnya kalau memang sanksi, ada lembaga yang turun. Bukan kami. Kami ini pelaksana. Perlu ada penyegaran tim penindakan. Supaya tidak berulang terus,” tegasnya.
Roswan berharap penertiban bisa berjalan lebih tegas dalam dua minggu ke depan sesuai waktu yang sudah diberikan kepada PKL untuk beradaptasi.
“Kami tetap lakukan sebatas kemampuan. Kebersihan, penataan, dan pengawasan. Harapannya ada tambahan personel penegakan di lapangan," pungkasnya. (zar/lim)
Editor : Azwar Halim