TARAKAN - Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam meningkatkan sertifikasi mutu dan keamanan pangan produk lokal, yang menghambat kemampuan produk tersebut untuk masuk ke pasar yang lebih luas.
Kepala Dishut Kaltara, Nur Laila menyatakan, banyak produk lokal olahan mangrove belum memiliki standar, izin BPOM, SNI, atau sertifikat mutu, sehingga sulit untuk masuk ke pasar luar daerah dan retail modern sehingga sering muncul sebagai kendala nyata.
Selain itu, kapasitas pengolahan dan standar produksi skala rumah tangga/UMKM juga masih terbatas, sehingga mutu produk tidak konsisten.
"Kurangnya standar dan izin, serta kapasitas pengolahan yang terbatas, membuat produk lokal kita sulit bersaing dengan produk lain," ujarnya, Jumat (14/11).
Selain itu, Dishut juga menghadapi tantangan dalam hal rantai pasok dan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Tidak semua jenis mangrove aman untuk dimakan, dan pemanenan yang tidak terkontrol dapat mengancam ekosistem sehingga perlunya tata kelola bahan baku yang berkelanjutan.
"Akses pasar dan branding juga menjadi tantangan besar. Produk lokal butuh pengemasan, cerita (storytelling), label daerah,ekolabel, dan akses ke distributor, marketplace,oleh-oleh agar bisa bersaing, dan banyak pelaku usaha belum punya akses jaringan pemasaran," jelasnya.
Ia berharap produk olahan mangrove di Kaltara berkembang menjadi rantai nilai ekonomi hijau yang kokoh dimulai dari pengelolaan hutan mangrove secara lestari hingga terbentuknya UMKM tangguh yang mampu memasok pasar domestik maupun nasional.
"Kedepannya Dishut menginginkan produk mangrove tidak hanya menjadi oleh-oleh khas daerah, tetapi juga menjadi ikon ekonomi pesisir Kaltara yang memiliki standar mutu, sertifikasi pangan, dan branding yang kuat. Melalui dukungan teknologi pengolahan, pendampingan kelembagaan, dan penguatan pemasaran," ungkapnya.
Dishut menargetkan lahirnya sentra produksi mangrove berbasis masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan kelompok pesisir, memperluas peluang kerja, dan menumbuhkan wirausaha baru kemudian Pada saat yang sama, seluruh proses pengembangan ini tetap berlandaskan prinsip keberlanjutan.
"Sehingga mangrove yang diolah tidak mengancam ekosistem, justru memperkuat komitmen Kaltara sebagai provinsi yang memadukan konservasi, inklusivitas, dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.(*nkh/).
Editor : Azwar Halim