TARAKAN – Harga beras di Kalimantan Utara (Kaltara) masih sulit ditekan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat. Kondisi geografis yang menantang serta biaya distribusi antarwilayah yang tinggi membuat penerapan HET nasional dinilai belum relevan bagi provinsi di perbatasan ini.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop-UKM) Provinsi Kalimantan Utara, Hj. Hasriyani, SH., MM., mengatakan, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan harga beras di sejumlah daerah, terutama Tarakan dan Bulungan, sudah jauh melebihi batas HET yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Secara nasional HET beras premium Rp15.400 per kilogram. Namun di Tarakan saat ini rata-rata sudah Rp17 ribu, bahkan beberapa merek seperti Nagamas bisa mencapai Rp19 ribu sampai Rp20 ribu. Dengan kondisi seperti ini, penerapan aturan tersebut sulit dilakukan tanpa mempertimbangkan biaya distribusi di wilayah perbatasan,” ujar Hasriyani.
Menurut Hasriyani, sebagian besar pasokan beras di Kaltara berasal dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, dengan harga dasar yang sudah tinggi sebelum dikirim ke Kaltara.
Biaya bongkar muat di pelabuhan, ongkos kapal, dan transportasi darat ke kabupaten/kota turut menambah beban harga jual di tingkat pedagang.
“Dari daerah asalnya saja harga sudah di atas HET. Belum lagi biaya logistik yang tinggi, ini jelas berbeda dengan daerah penghasil beras,” jelasnya.
Kaltara sendiri bukan daerah penghasil beras utama. Berdasarkan data konsumsi, setiap warga Kaltara rata-rata mengonsumsi 6,34 kilogram beras per bulan. Dengan jumlah penduduk lebih dari 700 ribu jiwa, kebutuhan beras mencapai sekitar 58 ribu ton per bulan, sedangkan produksi lokal baru memenuhi sekitar 30 persen dari total kebutuhan.
“Lebih dari separuh kebutuhan beras kita berasal dari luar daerah. Kalau harga di daerah asal sudah tinggi, tidak mungkin kita bisa menjual sesuai HET tanpa rugi besar. Jadi kebijakan ini perlu menyesuaikan dengan realitas wilayah,” ujarnya.
Meskipun harga beras mengalami kenaikan, Hasriyani memastikan pasokan tetap aman dan tidak ada tanda-tanda kepanikan di pasar. Stok beras di gudang Bulog maupun distributor masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Selama ketersediaan beras terjaga, masyarakat bisa beradaptasi. Kenaikan harga memang terasa, tapi tidak sampai menimbulkan gejolak. Fokus kami menjaga suplai agar tidak terjadi kekosongan,” tegasnya.
Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Disperindagkop-UKM Kaltara telah berkoordinasi dengan Bulog, Satgas Pangan, dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat pengawasan harga sekaligus menjaga kelancaran distribusi bahan pokok.
“Biasanya menjelang Nataru permintaan meningkat, terutama di Tarakan. Karena itu kami siapkan langkah antisipatif agar pasokan beras, daging ayam, dan kebutuhan pokok lainnya tetap aman,” katanya.
Hasriyani menilai penerapan HET berbasis zonasi merupakan langkah yang lebih realistis untuk daerah dengan biaya logistik tinggi seperti Kalimantan Utara. Penerapan HET nasional secara seragam dikhawatirkan justru memberatkan pelaku usaha dan mengganggu rantai pasok.
“Kalau semua dipukul rata, pengusaha bisa berhenti memasok karena tidak sanggup menanggung kerugian. Kami berharap pemerintah pusat mempertimbangkan penerapan berbasis zona,” jelasnya.
Selain beras, harga ayam potong dan telur di Kaltara relatif stabil. Distribusi antarwilayah yang lancar dan persaingan sehat antar-distributor di Tarakan dan Bulungan menjaga harga tetap terkendali.
“Untuk ayam dan telur stoknya masih aman. Banyak distributor besar yang memasok ke pasar, jadi harga tidak melonjak,” ungkapnya.
Meski meminta penyesuaian kebijakan di tingkat daerah, Pemprov Kaltara tetap mendukung langkah pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
“Kami tetap sejalan dengan kebijakan pusat. Hanya saja implementasinya di daerah harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Tidak bisa menekan harga tanpa memperhitungkan biaya transportasi dan distribusi yang tinggi,” pungkas Hasriyani. (zar)
Editor : Azwar Halim