TARAKAN - Masifnya kritik pada pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak mulai diterapkan, menimbulkan kesan negatif pada program unggulan pemerintah tersebut.
Padahal program tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki gizi anak Indonesia dalam menyambut visi Indonesia bebas dari stunting. Namun demikian, pada pelaksanaannya tidak sedikit ditemukan masalah di berbagai daerah tak terkecuali di Kalimantan Utara (Kaltara).
Saat dikonfirmasi, Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah mengundang berbagai stakeholder dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas hal tersebut.
Menurutnya, sejauh ini pelaksanaan MBG belum berjalan maksimal lantaran minimnya komunikasi dan koordinasi antar pihak. Alhasil minimnya komunikasi tersebut menimbulkan persoalan di lapangan.
"Sebenarnya pelaksanaan MBG sudah cukup bagus, hanya saja kami melihat pelaksana yang dipercayakan pemerintah memiliki komunikasi yang minim kepada perangkat daerah. Ini sangat penting untuk saya sampaikan mengingat adanya perubahan Juknis yang seringkali, tapi belum tersampaikan dengan jelas kepada dinas terkait lainnya seperti Dinas Pendidikan. Kalau sepenting juknis saja sulit dikoordinasikan, ini saya yakin program apapun yang dilakukan pasti menimbulkan masalah," ujarnya, Selasa (21/10).
"Jadi kami minta tolong kepada BGN (Badan Gizi Nasional), Distan (Dinas Ketahanan dan Pertanian), SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan instansi di daerah mempererat komunikasi. Kami berharap semua yang terlibat dalam MBG ini komunikasinya terbangun. Dari bahan baku, produksi, distribusi, semuanya harus terbangun. Kalau bahan baku berarti berkaitan sama Distan, produksi berarti berkaitan sama Kesehatan, distribusi berarti berkaitan sama sekolah/Dinas Pendidikan. Kami berharap adanya koordinasi yang solid antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Distan) dan SPPG," sambungnya. (zac)
Editor : Azwar Halim