TARAKAN – Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-80 tahun 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang modern, transparan, dan berintegritas.
Tema nasional tahun ini, yakni “Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Maju”, menjadi landasan utama dalam penguatan peran kejaksaan di tengah dinamika hukum dan perkembangan zaman.
Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Deddy Yuliansyah Rasyid melalui Kepala Seksi Intelijen Mohammad Rahman menjelaskan, tema ini mencerminkan semangat pembaruan dan peningkatan kualitas pelayanan Kejaksaan kepada masyarakat, sekaligus mendukung visi pembangunan nasional.
“Kami terus melakukan digitalisasi layanan hukum, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, dan memperkuat peran preventif Kejaksaan di tengah masyarakat,” ungkap Rahman.
Dalam mendukung modernisasi, Kejari Tarakan telah mengembangkan berbagai inovasi digital.
Layanan tilang kini dapat diakses secara online, konsultasi hukum dilakukan secara daring, dan sistem informasi perkara disiapkan agar masyarakat dapat memantau perkembangan penanganan kasus secara transparan.
“Ini semua agar Kejaksaan makin dekat dan mudah diakses masyarakat. Pelayanan hukum tidak lagi terbatas di kantor, tetapi bisa diakses dari mana saja,” tambahnya.
Sepanjang satu tahun terakhir, Kejari Tarakan mencatat sejumlah capaian penting, khususnya dalam bidang penegakan hukum.
Seperti penanganan perkara tindak pidana umum berjalan efektif dengan tingkat penyelesaian yang tinggi. Penanganan tindak pidana korupsi ditangani serius, dengan beberapa kasus telah meningkat ke tahap penyidikan.
"Kemudian ada pengembalian kerugian negara melalui penyitaan barang bukti dan pemulihan aset negara dan peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk di Pos Pelayanan Hukum Terpadu, mendapat apresiasi positif dari masyarakat.
“Kami bukan hanya fokus menghukum pelaku, tetapi juga menyelamatkan keuangan negara,” tegas Rahman.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah perkara tindak pidana korupsi terkait proyek infrastruktur dan kasus kredit fiktif pada salah satu bank BUMN. Dalam kasus tersebut, Kejari Tarakan berhasil menyita barang bukti berupa uang serta mendorong pengembalian sebagian kerugian negara.
“Ini bukti nyata bahwa kami serius memberantas korupsi. Tidak hanya memproses hukum pelaku, tapi juga memastikan uang negara kembali,” jelasnya.
Rahman menyebutkan, Kejari Tarakan mengedepankan dua strategi utama dalam pemberantasan korupsi yaitu strategi represif, dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang konsisten dan srategi preventif, melalui edukasi hukum kepada masyarakat lewat program Jaksa Masuk Sekolah, Jaksa Menyapa, dan penyuluhan hukum di berbagai lapisan masyarakat.
Selain itu, Kejari juga menjalin kerjasama lintas lembaga dengan BPK, BPKP, Inspektorat, dan aparat penegak hukum lain untuk memperkuat pembuktian kasus serta pemulihan aset negara.
Meski demikian, diakui Rahman, Kejari Tarakan juga menghadapi sejumlah tantangan. Diantaranya kompleksitas perkara korupsi yang memerlukan kolaborasi antarlembaga, tingginya ekspektasi publik terhadap keterbukaan dan kecepatan proses hukum, ancaman kejahatan siber dan penipuan daring yang terus berkembang dan keterbatasan sumber daya manusia di tengah mobilitas tinggi Kota Tarakan sebagai pintu gerbang Kalimantan Utara.
Sebagai bentuk akuntabilitas, Kejari Tarakan juga memperkuat pengawasan internal agar seluruh jaksa dan pegawai mematuhi kode etik serta bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, keterbukaan informasi publik dilakukan melalui website resmi, media sosial, dan siaran pers yang rutin disampaikan ke media.
“Transparansi adalah bagian penting dari kepercayaan publik. Kami ingin masyarakat bisa melihat dan menilai langsung apa yang kami kerjakan,” pungkas Rahman. (zar)
Editor : Azwar Halim