TARAKAN – Sejak 2019, Tarakan mengusung konsep Smart City dengan enam pilar utama yang menjadi pedoman pembangunan. Di antaranya smart economy, smart environment, smart people, smart living, smart government dan smart mobility.
Semuanya dirancang untuk menjawab tantangan zaman digital. Namun, pertanyaan mendasar tetap menggantung, sejauh mana program dan semboyan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?
Dari sisi smart economy, Tarakan berupaya menghadirkan ekonomi tangguh dengan memanfaatkan teknologi digital. UMKM didorong untuk masuk ke platform daring, transaksi non-tunai diperluas, dan peluang ekonomi kreatif mulai dipromosikan.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pelaku usaha siap dengan perubahan ini. Sebagian masih tertinggal dalam pemahaman digital, membuat jurang kesenjangan tetap terasa.
Pada aspek smart environment, kota Tarakan dituntut menghadirkan ekosistem lingkungan yang baik. Namun, persoalan sampah, banjir, dan ruang terbuka hijau masih sering menjadi sorotan.
Upaya pengurangan sampah melalui TPS3R dan bank sampah sudah berjalan tetapi belum optimal, menimbulkan kebingungan apakah kota yang disebut pintar ini sudah benar-benar ramah lingkungan, atau hanya sekadar label belaka.
Smart people menekankan pentingnya kualitas masyarakat dan pemerintah. Tarakan memiliki potensi SDM yang besar dengan kreativitas generasi muda yang mulai tumbuh, tetapi kualitas ini belum sepenuhnya ditopang oleh kehadiran kebijakan yang konsisten.
Masyarakat yang melek digital butuh didukung pemerintah yang transparan, agar kecerdasan kolektif tidak berhenti hanya pada segelintir kelompok.
Pada pilar smart living, tujuan besarnya adalah menciptakan kualitas hidup yang sejahtera. Namun, masih banyak warga yang berhadapan dengan masalah dasar.
Air bersih yang belum merata, sampah yang menumpuk, hingga transportasi publik yang terbatas. Sejahtera bukan sekadar kata-kata, melainkan soal kebutuhan nyata yang harus terpenuhi setiap hari.
Smart government menjadi pilar penting lain yang menekankan kehadiran pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Memang, layanan publik berbasis digital mulai tersedia, tetapi efektivitasnya masih perlu diuji.
Jika masyarakat tetap mengeluh soal lambatnya pelayanan atau birokrasi yang berbelit, maka teknologi hanya menjadi kulit luar yang menutupi masalah lama.
Tak kalah penting, smart mobility yang menekankan kualitas transportasi juga masih menghadapi tantangan besar. Tarakan dengan wilayah kecilnya seharusnya bisa lebih mudah menata sistem transportasi.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan angkutan umum belum berbenah, dan penggunaan kendaraan pribadi masih mendominasi. Mobilitas cerdas masih terasa jauh dari harapan.
Enam pilar smart city seharusnya berjalan beriringan, saling menopang untuk membangun kota yang benar-benar cerdas.
Namun bila masih ada celah besar antara visi dan realita, maka smart city hanya menjadi slogan. Smart city seharusnya menjawab kebutuhan paling sederhana, bukan sekadar menghias laporan program pembangunan.
Masyarakat butuh tahu, apakah Smart City adalah proyek yang berpihak pada mereka, atau sekadar proyek yang berpihak pada citra. Sebab, kecerdasan sejati bukan soal seberapa banyak program dicanangkan, melainkan seberapa besar dampaknya dirasakan masyarakat. (*wld)
Editor : Azwar Halim