TARAKAN - Usulan kebijakan Presiden Prabowo Subianto kuota impor untuk dihapus, terutama atas komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu upaya memudahkan iklim usaha.
Menurut Pengamat Ekonomi, Dr. Ana Sriekaningsih.,S.E.,S.Th.,M.M. mengungkapkan, perlu adanya kebijakan-kebijakan lainnya, Karena kebijakan penghapusan ini sisi positif nya merupakan langkah strategis untuk mengatur peredaran barang impor.
"Yang pertama itu untuk meningkatkan persaingan di dunia usaha, dan menciptakan lingkungan yang kompetitif bagi pelaku usaha," ujarnya, Senin (14/4).
Direktur Politeknik Bisnis Kaltara ini mengatakan, untuk saat ini produk usaha lokal kita di Kalimantan Utara, susah untuk masuk keluar negeri karena kalah persaingan.
"Bagaimana bisa bersaing, kalau barangnya tidak sepadan," jelasnya.
Kebijakan ini juga nanti akan mempengaruhi harga di pasar di Kaltara. Jikalau harga produk impor lebih rendah dari produk lokal. "Kalau produk lokal kita nanti harganya tinggi, jelas orang akan memilih produk impor," tuturnya.
Hal ini bisa menyebabkan para pelaku usaha lokal bisa saja gulung tikar. Karena barangnya tidak terjual dengan apa yang diharapkan.
"Pengurangan produksi, Hal ini akan menyebabkan pengurangan tenaga kerja dan PHK bagi para pekerja," ungkapnya.
Tidak menutup kemungkinan jika kebijakan ini diberlakukan, Kaltara akan mengalami lonjakan produk dari negara tetangga.
"Bisa saja dan sudah tidak ditutup-tutupin lagi, mana yang boleh atau tidak," pungkasnya.
Lanjutnya, langkah strategi pendukungnya yaitu penguatan industri domestik, pemerintah harus melakukan program pendampingan untuk meningkatkan daya saing industri lokal.
"Pemerintah harus komitmen, meningkatkan inovasi dan kualitas produk lokal," tutupnya.(*nkh/).
Editor : Azwar Halim