Tarakan– Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah mulai berdampak nyata pada sektor perhotelan di Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan.
Salah satu efek paling mencolok adalah menurunnya pemesanan hotel dari instansi pemerintah yang selama ini menjadi pelanggan utama dalam penyelenggaraan rapat, seminar, dan perjalanan dinas.
Ketua BPD PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Kalimantan Utara, Kie Pie, membenarkan hal ini. Ia menyebut, pemangkasan anggaran kegiatan instansi secara langsung memukul pendapatan hotel, yang berdampak luas pada tenaga kerja.
“Okupansi kamar anjlok. Biasanya menjelang Ramadan dan Lebaran masih terbantu oleh kegiatan pemerintah, sekarang sangat terasa sepi,” ungkap Kie Pie.
Libur Panjang dan Sektor Swasta Jadi Penyelamat Sementara Meski demikian, libur bersama dan meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dari sektor swasta sempat memberikan sedikit angin segar. Terutama menjelang H-3 Lebaran, okupansi hotel sempat naik, meski hanya bersifat sementara.
Kehadiran pusat perbelanjaan yang mulai ramai kembali, serta masuknya investasi baru ke Tarakan, ikut mendatangkan tamu dari luar daerah. Namun kondisi ini belum cukup untuk menutup kekosongan yang ditinggalkan segmen pelanggan dari pemerintah.
Efisiensi anggaran membuat banyak hotel di Tarakan terpaksa mulai melakukan penghematan. Tak sedikit yang memangkas jumlah karyawan, termasuk tenaga casual (freelance) yang biasanya dilibatkan untuk acara meeting dan event. Potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pun menjadi ancaman nyata.
Kondisi ini turut memengaruhi pendapatan daerah dari sektor pajak hotel, karena penjualan kamar dan layanan lainnya ikut merosot.
Selain efisiensi anggaran, PHRI juga menyoroti adanya razia yang digelar bertepatan dengan momen sensitif seperti malam Valentine. Menurut Kie Pie, hal ini memperburuk citra perhotelan di mata tamu dan wisatawan.
“Kami menyayangkan adanya razia berlebihan. Harusnya bisa dibicarakan bersama, bukan langsung ditindak tanpa komunikasi,” ujarnya.
PHRI Usulkan Langkah Solutif Untuk mengatasi krisis ini, PHRI Kaltara mengusulkan beberapa langkah :
• Diversifikasi Pasar: Hotel diminta mulai melirik segmen wisatawan domestik, korporat, dan pelaku usaha sebagai pasar alternatif.
• Kolaborasi dengan Pemerintah: PHRI berharap ada kerja sama dalam mengembangkan fasilitas hotel agar tetap menarik untuk kegiatan dinas maupun swasta.
“Kalau terus dibiarkan, bukan hanya hotel yang tutup, ekonomi daerah pun akan ikut goyah,” pungkas Kie Pie.