TARAKAN - Setelah dilantik kepala daerah periode 2025-2030 Kota Tarakan dr Khairul dan Ibnu Saud, kini wali kota dan wakil wali kota bersiap menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan.
Sehingga pasca dilantik cukup banyak harapan dan aspirasi masyarakat yang diemban oleh Wali Kota Tarakan ke empat dan kelima tersebut. Kendati demikian, dengan kebijakan politik nasional dan pertambahan jumalah penduduk menjadi tantangan tersendiri bagi Wali Kota Tarakan untuk membawa Tarakan ke arah lebih baik.
Saat dikonfirmasi, Akademisi sekaligus Praktisi Ekonomi dari Universitas Borneo Tarakan (UBT) Dr Margiyono S.E, M.Si menerangkan, saat ini kepala daerah memiliki beban lebih berat untuk merealisasikan semua rencana-rencana kerjanya.
Hal itu tidak lain karena ketidakstabilan politik yang menghasilkan kebijakan yang menekan penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Dikatakannya, meski tersebut dimaksudkan untuk pengalihan anggaran dengan tujuan lebih besar, namun efisiensi anggaran daerah secara tidak langsung menarik kepala daerah ke tepi jurang politik.
"Kepala daerah yang dilantik saat ini memiliki beban kerja lebih berat dari kepala daerah yang dilantik sebelum. Kenapa demikian, kepala daerah saat ini akan menghadapi persoalan-persoalan krusial karena sempitnya ruang fiskal daerah karena dampak dari efisiensi anggaran dari pemerintah pusat," ujarnya, Jumat (21/2).
"Di tengah efisiensi yang makin ketat, kepala daerah dihadapkan oleh janji-janji politik yang harus ditunaikannya. Karena itu menciptakan tekanan politik antara janji yang sekian banyak yang pasti membutuhkan anggaran yang besar sementara anggaran pemerintah ditekan. Sehingga setiap kepala daerah membutuhkan kreasi atau terobosan untuk mewujudkan janji-janji politiknya," sambungnya.
Dikatakannya, tidak ada cara lain bagi kepala daerah untuk lebih kreatif agar visi-misi dapat dijalankan dengan kemampuan terbatas.
Dikatakannya, sejauh ini Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan sudah berjalan ke arah yang benar. Hanya saja pelaksanaan strategi daerah masih jauh dari kata maksimal khususnya dalam urusan pendapatan daerah. (zac).
Editor : Azwar Halim