TARAKAN – Hari kedua pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di beberapa SMA Negeri Tarakan masih dipadati calon peserta didik dan para orang tua.
Terbukti, tidak sedikit orang tua yang berdesak-desakan hanya untuk mendapatkan nomor antre pendaftaran dan beberapa juga mengeluhkan tahapan pendaftaran yang cukup menyulitkan.
Orang tua calon peserta didik, Juliani (43) mengungkapkan jika panitia PPDB sangat tidak siap dalam melaksanakan pendaftaran. Terbukti, kurangnya jumlah panitia, menjadi penyebab calon pendaftar harus berdesak-desakan.
Padahal, ia sengaja datang ke sekolah di pagi hari dengan maksud agar tidak berdesakan dalam mengantre. Namun tetap saja, banyaknya pendaftar membuat ia harus merasakan sengitnya perjuangan mencari nomor antrian.
"Saya tinggal di kelurahan RT 53 Kelurahan Karang Anyar. Jaraknya dari rumah ke sini 2 kilo lebih. Padahal sudah sengaja datang jam 06 untuk menghindari desak-desakan akhirnya merasakan juga," tuturnya.
Senada dengan Nurafni (39), salah seorang warga Kelurahan Sebengkok Tiram mengaku hampir pingsan karena terlalu lama berdiri. Menurutnya, sistem penyerahan berkas hanya melalui satu tahap saja sehingga, pendaftar tidak perlu berdiri untuk menunggu hasil perhitungan jarak antara rumah ke sekolah.
"Saya tadi pusing saja karena belum sempat sarapan tadi pagi. ini kan pendaftarannya 2 tahap. Pertama ngantre penyerahan berkas dulu, habis itu selesai diperiksa disuruh antre lagi, di depan kelas untuk pengukuran jarak rumah ke sekolah. Seharusnya pengukuran jarak ke sekolah bisa dilakukan sekaligus saat penyerahan berkas. Jadi orang tua tidak perlu menunggu sambil berdiri,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara Wilayah Tarakan Ahmad Yani menerangkan, PPDB SMA hari kedua berjalan cukup lancar. Ia mengakui memang saat ini sistem pendaftaran terlihat belum maksimal. Meski demikian, ia menerangkan hal tersebut dilakukan agar tingkat ketelitian verifikasi bisa betjalan maksimal
"Alhamdulillah hari kedua berjalan cukup lancar. Meskipun laporannya tadi pagi berdesak-desakan. Mungkin itu yang perlu dibenahi selanjutnya, meski begitu ketatnya proses dilakukan sebagai upaya agar verifikasi bisa dilakukan lebih teliti agar nantinya tidak ada kekeliruan dalam pendataan," ungkapnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, setelah berakhirnya PPDB pihaknya akan mengumpulkan semua perwakilan sekolah, guna melakukan evaluasi dari sistem penerimaan tersebut. Walau begitu, menurutnya PPDB tahun ini sedikit lebih tertib daripada tahun lalu. Sehingga ia berharap proses tersebut dapat berjalan lancar hingga 28 juni mendatang.
"Mengakui memang masih banyak mekanisme yang harus dibenahi. Walau begitu, setiap sekolah juga memiliki kemampuan terbatas dalam melayani banyaknya pendaftar. Nanti akan kami bahas apa saja yang menjadi masalah pada PPDB tahun ini. Sehingga itu akan menjadi evaluasi kita di tahun berikutnya," pungkasnya.
KPAI TERIMA 19 ADUAN PPDB
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima beragam keluhan orang tua siswa terkait PPDB. Mayoritas bingung dengan petunjuk teknis yang diberikan pemerintah daerah. Ada juga aduan tidak meratanya persebaran sekolah negeri.
Laporan diterima tim pengawas PPDB yang dibentuk KPAI. Tim tersebar di DKI Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, dan beberapa daerah lain yang masih melangsungkan PPDB. Hasil pengawasan sementara, para orang tua siswa tidak pernah menerima sosialisasi PPDB.
”Kalaupun menerima, sangat minim informasinya sehingga masih banyak yang bingung,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti kemarin (25/6).
KPAI juga menerima pengaduan online dari Jabar, Jateng, dan Jatim. Ada pula pengaduan dari luar Jawa seperti Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada 19 laporan yang terdiri atas 9 aduan PPDB SMP dan 10 aduan masuk SMA. Di Kediri dan Mojokerto, misalnya, para orang tua siswa di sana tidak pernah menerima sosialisasi PPDB SMP maupun SMA. Lalu, anak-anak Bangsaldari, Jember, mengalami kesulitan lantaran di daerahnya tidak ada SMA negeri. Di Madiun, kuota zonasi 90 persen diubah menjadi 50 persen.
Ada juga aduan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Bekasi yang menambah jumlah pagu menjadi 36 siswa. ”Masyarakat khawatir empat siswa lain di tiap kelas tidak bisa masuk dapodik (data pokok pendidikan, Red) Kota Bekasi. Sebab, berdasar Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, satu rombel maksimal terdiri atas 32 anak,” jelas Retno.
Selain itu, lantaran kekurangan SMP negeri, Dispendik Kota Bekasi membuka tujuh sekolah baru. Yakni SMPN 50, 51, 52, 53, 54, 55, dan 56 Kota Bekasi. ”Sekolah swasta di sana menjerit. Mereka khawatir kekurangan siswa,” imbuhnya.
Tim pengawas PPDB KPAI akan melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. Harapannya, modifikasi sistem yang digunakan bisa diperbaiki. Sebab, masih banyak daerah lain yang sedang melaksanakan PPDB.
Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla (JK) mengingatkan bahwa konsep dasar pemberlakuan zonasi dalam PPDB kali ini adalah efisiensi bagi peserta didik dan pemerataan pendidikan. ”Tapi, masyarakat kadang-kadang ingin anaknya semua di sekolah favorit yang punya mutu,” ujarnya di Kantor Wapres kemarin.
Keinginan tersebut membuat sekolah favorit terus ada dan menjadi yang terbaik. JK mencontohkan, daya tampung sekolah favorit mungkin hanya 200 siswa. Tapi, pendaftarnya bisa mencapai 1.000. ”Artinya, dipilih yang terbaik. Karena inputnya bagus, outputnya juga bagus,” lanjutnya. Itu didukung pula dengan SDM guru yang bagus.
Nah, dengan sistem zonasi, siswa akan belajar di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal. ”Supaya ada pemerataan, maka jangan anak-anak yang punya nilai tinggi terkonsentrasi (hanya di sekolah tertentu, Red),” tuturnya.
Pemerintah pusat tetap akan memberikan bimbingan kepada daerah bagaimana cara meningkatkan mutu sekolah secara merata. Namun, itu harus didukung input yang merata. Bila inputnya bagus, output-nya juga akan bagus. Apalagi bila didukung sistem dan SDM guru yang baik. (*/zac/jpg/nri)
Editor : Muhammad Erwinsyah