TIDENG PALE – Menjadi petugas lapangan Sensus Ekonomi (SE) 2026 bukanlah pekerjaan yang mudah.
Beragam tantangan harus dihadapi, mulai dari penolakan warga, dimarahi responden, hingga berhadapan dengan anjing penjaga saat mendatangi rumah-rumah penduduk.
Memasuki hari ke-39 pelaksanaan pendataan, Pengawas Pemeriksaan Lapangan (PML) Mitra Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana Tidung, Alfianti, mengaku suka duka di lapangan sudah menjadi bagian dari tugas mereka.
"Kalau kendala seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah. Kami bahkan sempat diusir, ada teman-teman petugas yang dimarahi warga, bahkan ada juga dari kalangan oknum pejabat maupun ASN yang awalnya enggan didata," ujarnya kepada Radar Tarakan, Jumat (24/7).
Meski demikian, penolakan tersebut tidak membuat para petugas menyerah.
Mereka terus mendatangi kembali responden dengan pendekatan yang lebih persuasif hingga akhirnya bersedia memberikan data yang dibutuhkan.
Menurut Alfianti, sebagian masyarakat menolak karena khawatir data pribadi mereka disalahgunakan.
Tidak sedikit pula yang mengira pendataan berkaitan dengan pajak atau program bantuan pemerintah.
"Kami jelaskan bahwa Sensus Ekonomi tidak ada hubungannya dengan pajak maupun penyaluran bantuan. Tujuannya untuk mengetahui kondisi perekonomian masyarakat yang sebenarnya sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah," jelasnya.
Untuk meyakinkan masyarakat, setiap petugas selalu membawa surat tugas, surat perjanjian kerja (SPK), kartu identitas (ID Card), serta mengenakan rompi resmi BPS sebagai identitas saat bertugas di lapangan.
Tim BPS juga turun dan ikut andil dalam pendampingan di lapangan jika ada oknum yg menolak didata oleh PPL SE.
Ia mencontohkan, pernah menemui seorang aparatur sipil negara (ASN) yang semula menolak menunjukkan data keluarganya karena terpengaruh informasi yang beredar di media sosial.
Namun setelah diberikan penjelasan secara baik, responden tersebut akhirnya bersedia mengikuti pendataan.
Termasuk para pelaku UMKM, dipengaruhi informasi yang beredar di medsos.
Alfianti menilai masih banyak masyarakat yang berharap setiap pendataan pemerintah akan berujung pada pemberian bantuan.
Karena itu, petugas harus memberikan edukasi agar masyarakat memahami tujuan sebenarnya dari Sensus Ekonomi.
Di sisi lain, kondisi ekonomi yang tengah melambat juga dirasakan para pelaku usaha.
Banyak pelaku UMKM mengeluhkan menurunnya jumlah konsumen akibat dampak efisiensi anggaran yang berimbas pada daya beli masyarakat.
Karena itu, BPS melakukan pendataan terhadap seluruh populasi usaha di Kabupaten Tana Tidung agar diperoleh gambaran kondisi ekonomi yang akurat.
"Sensus ini menjadi gambaran kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Data yang dikumpulkan diharapkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan," katanya.
Sebelum melakukan pendataan, petugas terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah desa, ketua RT, maupun ketua satuan lingkungan setempat (SLS).
Selanjutnya, Petugas Pencacah Lapangan (PPL) mendatangi rumah responden, meminta izin melakukan wawancara mengenai rumah tangga dan aktivitas usaha, kemudian memasang stiker SE 2026 sebagai tanda bahwa rumah atau usaha tersebut telah didata.
Alfianti berharap masyarakat dapat memberikan dukungan kepada petugas sensus dengan menerima kedatangan mereka dan memberikan informasi yang benar.
Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci agar hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu menggambarkan kondisi ekonomi Kabupaten Tana Tidung secara utuh dan akurat.(*)
Editor : Sophian Hadi