TIDENG PALE – Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung terus memperkuat kemampuan petugas surveilans dalam mendeteksi secara dini potensi kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular, khususnya Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) seperti rubella, hepatitis B, campak, polio, tetanus dan difteri.
Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan petugas surveilans yang bertugas di puskesmas maupun rumah sakit baru baru ini.
Petugas diharapkan tidak hanya berperan sebagai pencatat laporan, tetapi menjadi "mata dan telinga" pemerintah daerah dalam memantau perkembangan penyakit di masyarakat.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, dr. Budi Samroni, mengatakan petugas surveilans memiliki peran strategis dalam mendeteksi lebih awal potensi penyebaran penyakit agar tidak berkembang menjadi KLB.
"Petugas surveilans ini ibarat mata-mata kami di lapangan. Mereka harus mampu mendeteksi potensi kejadian luar biasa dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi maupun penyakit menular lainnya," ujarnya, Minggu (28/6).
Menurutnya, salah satu penyakit yang menjadi perhatian serius adalah campak.
Penyakit ini memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi melalui udara dan berpotensi menimbulkan komplikasi hingga kematian apabila terlambat ditangani.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat satu kasus yang terindikasi campak dan pasien telah menjalani isolasi untuk mencegah penularan lebih luas.
"Campak penyebarannya sangat cepat melalui udara. Karena itu pasien harus segera diisolasi agar tidak menularkan kepada orang lain," katanya.
Dr. Budi menjelaskan, keberhasilan surveilans tidak hanya diukur dari banyaknya laporan yang dikirimkan petugas.
Lebih dari itu, mereka dituntut mampu menganalisis setiap kasus yang ditemukan di lapangan, mulai dari penyebab meningkatnya kasus hingga potensi penyebaran penyakit di masyarakat.
"Kalau ada lima kasus dalam satu bulan, jangan hanya dilaporkan angkanya. Petugas harus menganalisis mengapa kasus itu terjadi, apakah cakupan imunisasi sudah tepat sasaran, apakah ada faktor lain yang menyebabkan penyakit masih muncul," jelasnya.
Analisis tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah cepat untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit.
Dinas Kesehatan menargetkan setiap potensi KLB dapat direspons dalam waktu kurang dari 24 jam sehingga tidak berkembang menjadi wabah yang lebih besar.
Selain PD3I, petugas surveilans juga bertanggung jawab memantau berbagai penyakit menular lainnya seperti malaria, demam berdarah dengue (DBD), hingga penyakit yang tidak menular.
Menurut dr. Budi, peningkatan kapasitas petugas surveilans penting dilakukan sebagai penyegaran ilmu sekaligus menyesuaikan perkembangan situasi epidemiologi di lapangan.
Ia menegaskan penanggulangan penyakit tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata.
Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, OPD dan lainnya, agar setiap potensi penyebaran penyakit dapat dikendalikan sejak dini.
"Penyakit tidak bisa ditanggulangi oleh orang kesehatan sendiri. Harus ada koordinasi lintas sektor, mulai dari kecamatan, desa, Polsek, Koramil hingga seluruh pemangku kepentingan. Dengan kerja sama yang baik, potensi KLB bisa dicegah sedini mungkin," pungkasnya.(*)
Editor : Sophian Hadi