TIDENG PALE – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tana Tidung (KTT) terus dikebut.
Dari total 32 desa yang ada, Tana Tidung hanya membangun di 18 desa dengan target seluruh bangunan rampung pada akhir Juli 2026.
Komandan Kodim (Dandim) 0914/Tana Tidung Letkol Arm R. Florensius Ricarda mengatakan, dua titik pembangunan telah mencapai progres 100 persen, yakni di Tideng Pale, Kecamatan Sesayap dan Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir.
Sementara 16 titik lainnya masih dalam proses pengerjaan.
“Untuk KTT saat ini yang kita proses pembangunannya ada 18 titik dari total 32 desa. Yang sudah selesai 100 persen ada dua titik, yaitu di Tideng Pale dan Sesayap Selor. Sisanya masih dalam proses pembangunan dengan target akhir Juli sudah selesai,” ujarnya, Minggu (21/6).
Meski beberapa bangunan telah rampung, operasional koperasi belum dapat dijalankan karena masih menunggu kelengkapan sarana dan prasarana pendukung dari pemerintah pusat.
Peresmian secara simbolis juga direncanakan akan dilakukan oleh Presiden RI pada awal Agustus mendatang.
“Nanti yang sudah selesai akan dilengkapi secara bertahap dengan sarana pendukung seperti rak, AC, kendaraan operasional, kulkas dan perlengkapan lainnya. Setelah pembangunan selesai, masih ada tahapan kesiapan operasional yang akan dinilai oleh tim dari pusat,” jelasnya.
Menurut Florensius, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah ketersediaan air bersih di beberapa lokasi, terutama di Tideng Pale yang belum memiliki jaringan PDAM maupun sumber air bor yang memadai.
“Kalau untuk Tideng Pale kendalanya memang air. Tidak ada jaringan PDAM dan sumber bor juga sulit. Solusinya sementara harus menggunakan air tangki yang dipesan secara berkala ,” katanya.
Ia menegaskan keterlambatan operasional koperasi tidak berkaitan dengan adanya aksi penolakan atau demonstrasi.
Menurutnya, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih merupakan program yang bertujuan membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Tidak ada kaitannya dengan demo. Koperasi ini untuk masyarakat desa. Dari masyarakat desa, oleh masyarakat desa dan untuk masyarakat desa. Kodim hanya membantu dalam pembangunan fisiknya, dan pengawasan operasional, tidak ada Kodim ambil keuntungan,” tegasnya.
Terkait pengelolaan koperasi, Florensius menjelaskan bahwa tenaga operasional seperti kasir, operator hingga sopir kendaraan nantinya berasal dari masyarakat setempat.
Namun pada dua tahun awal operasional, pengurus koperasi akan didampingi tenaga profesional yang disiapkan pemerintah pusat.
“Ada tiga tenaga pendamping dari pusat, di antaranya manajer dan bidang keuangan. Mereka bertugas melakukan transfer pengetahuan dan melatih masyarakat setempat. Setelah dua tahun, pengelolaan akan sepenuhnya diserahkan kepada warga desa yang sudah siap menjalankan koperasi secara mandiri,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan pembangunan, sejumlah kendala juga sempat dihadapi, mulai dari proses penyiapan lahan hingga keterbatasan material bangunan.
Bahkan beberapa waktu lalu pasokan semen di KTT sempat mengalami kekosongan sehingga menghambat pekerjaan di lapangan.
“Hambatan pasti ada. Kemarin sempat terkendala material karena semen kosong. Kalau pasir, batu dan koral masih tersedia. Saat ini fokus kami mengejar progres agar seluruh bangunan selesai sesuai target,” ungkapnya.
Florensius menambahkan, seluruh lahan yang digunakan untuk pembangunan koperasi merupakan aset pemerintah desa, aset pemerintah daerah, maupun lahan hibah masyarakat. Tidak ada pembelian lahan dalam program tersebut.
“Sesuai arahan, prioritas lahan yang digunakan adalah aset desa. Jadi tidak ada pembelian lahan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi jangan heran, kalau ada koperasi dibangun di tempat sepi seperti yang viral di medsos, semua tergantung dari kesediaan lahan desa,” pungkasnya.(*)
Editor : Sopian Hadi