TANA TIDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Tidung telah melakukan penelitian atau verifikasi administrasi (vermin) sejak dimasukan saat pendaftaran 29 Agustus hingga 4 September lalu terhadap dokumen syarat calon kepala daerah (cakada) bupati dan wakil bupati.
Hasilnya, ada beberapa item syarat bakal pasangan calon (bapaslon) yang belum memenuhi syarat (BMS) sehingga perlu dilakukan perbaikan.
Ada pun item yang dimaksud diantaranya terkait dengan penguploadan foto 4x6, fotokopi ijazah SMA yang belum dilegalisir, laporan pajak yang belum sesuai hingga salah kamar upload persyaratan di sistem informasi pencalonan (Silon) .
Komisoner KPU Tana Tidung Alfonsius mengatakan, persyaratan yang masih BMS telah disampaikan ke bacakada melalui LO masing-masing untuk dilakukan perbaikan. Bapaslon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan 6-8 September 2024.
"Setelah kami terima dokumen yang telah dilakukan perbaikan, kami kembali melakukan penelitian terhadap administrasi bapaslon pada 8-14 September," katanya.
Hasilnya, sambung Divisi Teknis, akan disampaikan pada 13-15 September dan diumumkan pada 15-18 September.
Namun masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau saran pada 15-18 September 2024.
"Apabila nanti ada tanggapan atau masukan dari masyarakat, akan ada proses klarifikasi pada range waktu 15-21 September, sebelum dilakukan penetapan pasangan calon peserta pilkada pada 22 September setelah melalui berbagai proses tahapan mulai dari proses verifikasi administrasi, kemudian ada verifikasi perbaikan, dan tanggapan masyarakat," bebernya.
Sementara pengundian nomor urut peserta Pilkada 2024 akan dilakukan pada 23 September, yang kemudian dilanjutkan pada tahapan kampanye 25 September hingga 23 November 2024. Karena 27 November merupakan hari pencoblosan atau pilkada.
"Ada jeda waktu tiga hari 24 sampai 26 November nya itu masa tenangnya sebelum hari H pilkada,," sebutnya.
Alfon menambahkan, untuk legalisir ijazah, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomro 29 Tahun 2014, ketika ada lembaga pendidikan atau sekolah yang berada di luar provinsi maka proses legalisir bisa dilakukan di daerah domisili.
"Misalnya, kalau SMA bisa dilakukan provinsi, artinya di provinsi Kaltara legalisir bisa dilakukan di Dinas Pendidikan Kaltara," tutupnya.
Seperti diketahui, ada dua pasang bacakada yang mendaftar ke KPU Tana Tidung pada 29 Agustus lalu. Dua pasangan itu yakni Ibrahim Ali-Sabri dan Said Agil-Hendrik. (ian/har)
Editor : Azwar Halim