AKHIR-akhir ini, perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih pasca covid-19. Dunia masih dihantui dengan inflasi yang tinggi. Misalkan saja negara Argentina yang tumbang akibat tingginya inflasi.
Berdasarkan data IMF, negara tersebut mengalami inflasi 209 persen pada bulan Oktober 2024. Demikian juga Venezuela dan Zimbabwe mengalami krisis akibat tingginya inflasi.
Fischer and Easterly dalam penilitiannya yang berjudul ”Inflation and the Poor” menunjukkan adanya hubungan yang searah antara inflasi dan kemiskinan. Artinya, apabila inflasi meningkat, maka angka kemiskinan akan ikut meningkat.
Hasil penelitian tersebut juga terjadi di Kabupaten Nunukan. Pada bulan Maret 2024, Nunukan mengalami inflasi tertinggi sepanjang tahun 2024 yaitu 3,92 persen.
Angka ini merupakan yang tertinggi di Kalimantan Utara. Akibatnya, angka kemiskinan kabupaten Nunukan juga mengalami kenaikan dari 5,5 persen menjadi 5,7 persen.
BPS dalam menghasilkan data inflasi menggunakan alat ukur yakni Survei Harga Konsumen. BPS juga menggunakan metodologi tertentu yang berstandar internasional.
Selain itu, BPS menjamin terkait independensi dan kualitas data inflasi yang dihasilkan. Lalu, bagaimana sebenarnya cara BPS menghitung dan menjaga kualitas data inflasinya?
Dalam menghitung inflasi, BPS terlebih dahulu melakukan Survei Biaya Hidup (SBH) selama 1 tahun. SBH bertujuan untuk melihat pola konsumsi masyarakat dan mendapatkan keranjang komoditas.
SBH terakhir dilaksanakan pada tahun 2022 di 150 kabupaten/kota. Selanjutnya BPS akan memantau harga-harga komoditas hasil SBH melalui Survei Harga Konsumen (SHK) ke pasar-pasar dan outlet tertentu.
SHK menggunakan 10 jenis kuesioner untuk mengakomodir 11 kelompok dan 27-41 subkelompok pengeluaran konsumsi dalam Classification of Individual Consumtion According to Purpose (COICOP) berdasarkan hasil SBH.
10 kuesioner tersebut yaitu: HK-1.1, HK-1.2, HK-2.1, HK-2.2, HK-3, HK-4, HK-5, HK-6A, HK6B, dan HK-6C.
Kuesioner HK-1.1 dicacah setiap minggu untuk komoditas bahan pokok rumah tangga yang sering mengakami fluktuasi harga.
Kuesiner HK-1.2 dicacah setiap 2 minggu untuk komoditas konsumsi rumah tangga yang harganya tidak terlalu fluktuatif dibandingkan dengan komoditas-komidtas pada kuesioner HK-1.1.
Kuesioner HK-2.1 dicacah setiap bulan untuk komoditas minuman, makanan jadi, buah-buahan dan lain-lain. Kuesioner HK-2.2 dicacah setiap bulan untuk komoditas-komoditas pakaian, obat-obatan, kosmetik, dll. Kuesioner HK-3
dicacah setiap bulan untuk komoditas-komoditas bahan bangunan, perlengkapan rumah tangga, peralatan elektronik dan jasa transportasi. Kuesioner HK-4 untuk memantau harag sewa/kontrak rumah. Kuesioner HK-5 untuk memantau harga upah asisten rumah tangga.
Kusioner HK-6A untuk memantau biaya sekola dasar. Kuesioner HK-6B untuk memantau biaya sekolah SMP dan SMA.
Kuesioner HK-6C untuk memantau biaya perguruan tinggi. Setelah mendapatkan data harga. BPS akan menghitung Indeks Harga Konsumen menggunakan metode modified Laspeyres Index.
Untuk menjaga kualitas data inflasi, BPS memastikan semua proses berjalan sesuai SOP disetiap tahapannya. Dimulai dari tahap persiapan, Upaya BPS menjaga kualitas datanya dengan merekrut petugas yang berkualitas. Setelah direkrut, petugas akan dilatih sampai mahir dalam mengumpulkan data.
Petugas juga dituntut untuk menjaga kerahasiaan responden. Petugas lapangan akan diawasi oleh pegawai BPS secara ketat dan teliti agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas.
Setelah data dikumpulkan, pegawai BPS kembali melakukan pemeriksaan secara menyeluruh hasil dari pendataan di lapangan.
Pada tahap pengolahan data, BPS menjaga kualitas datanya dengan memeriksa kesesuaian antara isian dokumen di lapangan dengan hasil entri di komputer. Selanjutnya, proses pemeriksaan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai tingkat nasional.
Baca Juga: Penghematan Perjalanan Dinas, Efisiensi di Penghujung Tahun
Setelah melewati proses panjang tersebut, akan didapatkan nilai indeks harga konsumen (IHK) setiap bulannya. Dari persentase perubahan IHK inilah akan didapatkan angka inflasi atau deflasi.
Setiap awal bulan BPS akan merilis tiga jenis angka inflasi berdaraskan persentase perubahan IHK ini, yaitu inflasi m-t-m, inflasi y-t-d, dan inflasi y-o-y.
Inflasi m-t-m membandingkan nilah IHK pada bulan amatan terhadap IHK bulan sebelumnya. Inflasi y-t-d membandingkan nilai IHK pada bulan amatan terhadap IHK bulan Desember tahun sebelumnya.
Inflasi y-o-y membandingkan IHK pada bulan amatan terhadap IHK bulan yang sama tahun sebelumnya.
Contohnya pada tanggal 2 Januari 2025 BPS Nunukan merilis data inflasi m-t-m, y-t-d, dan y-o-y bulan Desember Kabupten Nunukan secara berturut-turut sebesar 0,43%, 1,25%, dan 1,25%. Ini berarti bahwa secara umum Kabupaten Nunukan pada bulan Desember mengalami kenaikan harga (inflasi) sebesar 0,43% jika dibandingkan dengan bulan November 2024, terjadi kenaikan harga (inflasi) sebesar 1,25% dibandingkan dengan bulan Desember 2023.
Pada bulan Desember (akhir tahun), inflasi y-t-d, dan y-o-y akan sama karena pembandingnya sama yaitu bulan Desember tahun sebelumnya.
Selain itu, BPS juga merilis Disagregasi Inflasi yang dibagi menajadi dua kelompok yaitu inflasi inti dan inflasi non-inti.
Inflasi inti adalah inflasi yang pergerakan harganya cendrung persisten dan dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti nilai tukar, harga komoditas internasional, ekspektasi inflasi, dan lain-lain. Sedangkan inflasi non-inti adalah
inflasi yang cendrung memiliki volatilitas yang tinggi. Komponen inflasi non-inti yaitu Inflasi Komponen Begerjolak (Volatile Food) dan Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (Administered Prices).
Inflasi komponen bergejolak dapat didefinisikan sebagai inflasi yang secara dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, dan lain-lain.
Sedangkan inflasi komponen harga diatur pemerintah adalah inflasi yang secara dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) berupa kebijakan harga pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, traif Listrik, tarif angkutan, dan lain-lain.
Mengingat pentingnya peranan inflasi dalam perekonomian makro nasional maupun daerah, maka pengendalian inflasi merupakan sebuah kewajiban. Dalam mengendalikan inflasi, kolaborasi antar instansi baik pusat maupun daerah sangat diperlukan.
Pengendalian inflasi yang dimaskud bukan berarti harus menekan inflasi serendah-rendahnya, melainkan mencari keseimbangan inflasi yang ditargetkan oleh pemerintah.
Karena inflasi yang baik bukan berarti inflasi yang serendah-rendahnya. Inflasi yang baik adalah inflasi yang terkendali. (*/har)
Editor : Azwar Halim