MINAT masyarakat untuk menjadi petani harusnya meningkat. Sebab pemerintah siap memberikan perlindungan terhadap petani melalui berbagai program.
Salah satunya dengan Asuransi Usaha Tani Padi atau (AUTP) yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
"Pemerintah akan selalu hadir memberikan perlindungan kepada petani ketika menghadapi risiko seperti gagal panen. Salah satunya dengan asuransi AUTP," ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, baru-baru ini.
Menurut Sudaryono, asuransi pertanian merupakan salah satu faktor utama perlindungan bagi para petani dan aktivitas pertanian, terutama dalam sektor padi, agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
Apalagi, pemerintah telah memberikan subsidi premi yang terjangkau yaitu sebesar 80 persen. Dengan angka sebesar itu petani hanya perlu membayar Rp 36 ribu per hektare dengan nilai pertanggungan mencapai Rp 6 juta per hektare.
"AUTP adalah asuransi yang sangat penting karena petani tetap memiliki modal kerja untuk masa tanam berikutnya. AUTP juga memberikan perlindungan dari risiko gagal panen yang dapat merugikan nilai ekonomi usaha tani padi," jelas Sudaryono.
Terkait hal ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan data potensi pengembangan asuransi pertanian di Indonesia masih sangat besar.
Menurut data mereka pada 2023, hanya sekitar 400.000 petani yang terlibat dalam program ini, menunjukkan potensi besar untuk pengembangan di masa depan.
Per Agustus 2024, jumlah keikutsertaan AUTP mencapai 248.806 hektare dengan 480.000 petani. Pendapatan premi mencapai Rp44.785.080.000 dengan klaim sebesar Rp 3,17 miliar.
Sedangkan pada 2023, partisipasi AUTP mencakup 305.558,12 hektare dengan 566.715 petani, dan pendapatan premi sebesar Rp 55 miliar dengan klaim Rp36 miliar.
"Meski demikian, sosialisasi ini perlu dilakukan lebih masif agar program AUTP dapat menjangkau petani di seluruh pelosok Indonesia sehingga target-target produksi di tahun mendatang akan tercapai," terang Sudaryono.
Sudaryono menegaskan bahwa Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan seperti yang dilakukan oleh Tiongkok saat ini dengan jumlah populasi sebesar 1 miliar jiwa.
Karena itu, pentingnya kerja sama strategis yang dilakukan antara Indonesia dan Tiongkok dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional.
"Kerjasama dengan Tiongkok sangat penting bagi Indonesia. Mereka telah berhasil membangun sistem pertanian yang mampu menopang kebutuhan pangan penduduknya yang sangat besar, bahkan di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan lahan. Kita bisa belajar dari teknologi dan kebijakan pertanian mereka, dan kita bisa mewujudkan swasembada pangan seperti Tiongkok," kata Sudaryono.
Menurutnya, salah satu kunci sukses Tiongkok dalam menjaga ketahanan pangan adalah penerapan teknologi modern, seperti penggunaan big data dalam pengelolaan sistem pertanian, serta dukungan penuh dari pemerintah terhadap sektor pertanian.
"Indonesia bisa memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan kerjasama yang erat, kita tidak hanya akan meningkatkan hasil pertanian kita sendiri, tetapi juga akan turut memperkuat posisi Indonesia di rantai pasokan pangan global," lanjutnya.
Sudaryono juga menegaskan, bahwa kerjasama Indonesia dengan Tiongkok tidak hanya sekadar transfer teknologi, tetapi juga kesempatan untuk berbagi pengetahuan dalam hal pengembangan varietas tanaman, manajemen sumber daya air, hingga kebijakan subsidi dan insentif bagi petani.
"Tiongkok adalah salah satu negara penting bagi Indonesia, baik dari sisi diplomasi, dari perdagangan, lalu pertukaran pelajar, dan kemudian banyak sekali mutual benefit bagi kedua belah negara. Ada kerjasama kedua belah negara yang terjalin dengan baik selama ini," Imbuhnya.
Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengembangkan berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, dan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki pengalaman sukses di bidang ini, seperti Tiongkok, dinilai sebagai langkah strategis untuk menjamin kecukupan pangan bagi 270 juta penduduk Indonesia.
Sudaryono mengajak seluruh pihak, baik dari sektor publik maupun swasta, untuk bersama-sama mendukung upaya ini.
"Kita harus bekerja bersama, baik dengan negara sahabat maupun di dalam negeri, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh dan berkelanjutan, dan kita pasti bisa mewujudkan swasembada pangan seperti yang dilakukan oleh Tiongkok," pungkasnya. (ndu/jnr)
Editor : Azwar Halim