BALIKPAPAN-Skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim terus didetailkan pemerintah. Baik dari aspek kelembagaan, tata kelola, dan sumber daya manusia (SDM) aparaturnya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, skenario pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap. Sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian bagi ASN.
“Target awal yang dapat dicapai adalah pemindahan ASN untuk persiapan pelaksanaan upacara memperingati kemerdekaan RI di IKN pada Agustus mendatang, kemudian disusul dengan periode perpindahan pada November dan Desember 2024,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas usai menemui Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, akhir pekan lalu.
Anas menuturkan, untuk pemindahan kementerian/lembaga, pemerintah telah melakukan pendefinisian. Selain itu, dilakukan identifikasi peran dan fungsi kementerian/lembaga sebagai sistem dukungan pengambilan keputusan serta sebagai sistem pertahanan dan keamanan. Lanjut dia, ASN yang pindah ditetapkan kriteria kompetensi.
Di antaranya harus menguasai literasi (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
“IKN akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. Karenanya perlu talenta-talenta yang adaptif, kolaboratif yang menguasai digitalisasi sehingga siap untuk mendorong akselerasi roda layanan pemerintahan di IKN,” imbuhnya.
Untuk kloter pertama pemindahan ASN ke IKN, Anas menyebut akan dimulai antara Juli-Agustus 2024 mendatang. Pihaknya mengusulkan terkait kemungkinan pegawai ASN untuk diberikan insentif berupa tunjangan pionir. Hal ini sebagai bentuk apresiasi bagi pegawai ASN. Mengingat pada tahap awal pemindahan IKN, belum tersedia dukungan-dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap di Jakarta.
Sementara itu, Pramono Anung menyampaikan jika pihaknya akan membahas persiapan pemindahan ASN ke IKN pekan ini. Persiapan pemindahan menurutnya perlu disiapkan secara matang. Mengingat perpindahan tidak sekadar memindahkan secara fisik semata, melainkan juga perubahan pola kerja menuju smart government.
"Kita akan jadwalkan minggu depan (minggu ini), karena persiapan pemindahan IKN memang harus dipersiapkan secara baik. Mudah-mudahan pemindahan ASN, terutama yang dari Jakarta ke IKN, berjalan dengan baik dan lancar,” kata Pramono.
Sebelumnya, Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengatakan, pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN menunjukkan progres menggembirakan. Pembangunan istana negara misalnya, berdasarkan data 8 Februari lalu, progresnya sudah 55 persen.
“Istana negara, lapangan upacara, dan kawasan istana di IKN, progres pembangunan fisiknya sudah mencapai 55 persen," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/2).
Sementara pembangunan kantor presiden, lanjut pria berkacamata itu, progresnya telah mencapai 73 persen.
Adapun pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Nusantara, kini mencapai 78 persen. Melalui pembangunan rumah jabatan menteri, diharapkan para menteri bisa tinggal dan bekerja di IKN akhir tahun ini. Bagaimana dengan pembangunan 12 tower rumah susun (rusun) ASN dan TNI-Polri? Danis menuturkan, progresnya mencapai lebih dari 30 persen.
"Sudah di atas 30 persen," katanya.
Dia menerangkan, 12 tower rusun ASN seperti rusun ASN 1 progres pembangunannya sudah mencapai 30,8 persen, kemudian rusun ASN 4 sudah 34 persen, serta rusun untuk Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) juga sudah 30 persen. Pembangunan 12 tower rusun ASN di IKN diklaim Danis masih berjalan sesuai target.
"Masih sesuai target yakni Juni-Juli, karena pada Juli pemindahan ASN dimulai ke IKN," kata Danis. (riz2/k15/jnr)
Editor : Azwar Halim