JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo memastikan, tak ada pembahasan jadwal Kongres PDIP, saat pembekalan kepala daerah.
Hal itu disampaikannya usai penutupan pembekalan bagi Kepala Daerah PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (18/5).
"Oh enggak-enggak, kita kali ini tidak menyinggung kongres," kata Ganjar.
Ganjar enggan berspekulasi terkait jadwal Kongres PDIP. Menurutnya, waktu gelaran Kongres VI DPIP akan diumumkan pada waktunya. Karena itu, ia meminta publik bersabar menunggu jadwal pasti pelaksanaan Kongres PDIP.
Pernyataan senada sebelumnya juga diungkapkan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Kongres pada waktunya tentu saja akan diumumkan. Sabar," ungkap Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5).
Kongres DPP PDIP semulanya akan dilaksanakan pada April 2025. Namun, hingga kini belum ada kejelasan pasti.
Sementara itu, saat memberikan materi Ganjar Pranowo menyinggung wilayah Surabaya, Jawa Timur, yang dinilai sukses mengembangkan sekolah gratis.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat memaparkan Kesimpulan dan Tindak Lanjut Kegiatan Pembekalan Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (18/5).
“Menggenapi seluruh janji-janji politik dalam koridor kepartaian kita, semua sekali lagi saling tolong-menolong, saling membantu, saling berbagi pengalaman, dan tentu saja hasil akhirnya adalah kemajuan di daerah Bapak-Ibu sekalian,” kata Ganjar.
Di hadapan Megawati, Ganjar memaparkan tiga poin penting yang menjadi hasil dari pembekalan ini. Pertama, terkait potensi daerah. Kedua, terkait tata kelola pemerintahan, dan ketiga, agenda-agenda ciri khas PDI Perjuangan.
“Dan tiga agenda ini memiliki fokus, tantangan, dan lesson learned dari masing-masing pengalaman yang telah kita bagikan,” jelasnya.
Baca Juga: Wamendagri Ribka Haluk Memastikan Sembilan Daerah Gelar Coblosan Ulang Pilkada
Ganjar menuturkan, dalam pembekalan ini juga dibahas berbagai potensi daerah, dengan fokus pada pertanian, perdagangan, pariwisata, dan logistik berdasarkan pengalaman masing-masing daerah.
Selain itu, tantangan terkait sumber daya manusia (SDM), alokasi keuangan, kapasitas fiskal yang berbeda di setiap kabupaten, kota, atau provinsi, serta konektivitas dan branding yang perlu dilakukan juga menjadi perhatian.
“Beberapa isu tentang dukungan industri atau UMKM mencuat dari berbagai diskusi, dan saya kira itu merupakan ciri khas pembelaan kita kepada masyarakat kecil. Dan tentu saja dari sisi tata kelola pemerintahan mengerucut pada bagaimana kita melayani masyarakat,” jelas Ganjar.
Baca Juga: Komisi IV DPR RI fraksi PKB Ingatkan Penghapusan Kuota Impor Berisiko Ancam Petani
Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) ini juga menyinggung soal pemanfaatan digitalisasi untuk mempermudah pelayanan, serta reformasi birokrasi yang dapat mengkonsolidasikan seluruh kekuatan untuk memperlancar pekerjaan.
“Dan tentu optimalisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) berdasarkan pengalaman dari daerah lain yang bisa kita sharing. Ini bertujuan untuk menyelesaikan keluhan umum terkait keterbatasan anggaran,” ujar Ganjar.
dia juga mengingatkan soal ciri khas PDI Perjuangan terkait sumber daya manusia, yakni pendidikan. Ia mencontohkan beberapa daerah yang berhasil mengembangkan sekolah gratis, baik negeri maupun swasta, salah satunya Surabaya. (jpg/har)
Editor : Azwar Halim