NUNUKAN - Jumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Wilayah Kalimantan Utara menjadi perhatian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kaltimtara. Alasannya, sebaran warga binaan yang berasal dari sejumlah kabupaten ditempatkan di Lapas Tarakan dan Nunukan perlu menjadi bahan evaluasi.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan kapasitas dan kualitas pelayanan pemasyarakatan tetap terjaga. Karena itu, adanya kebutuhan penambahan satuan kerja pemasyarakatan di Kalimantan Utara.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kaltimtara, Yan Rusmanto mengatakan, pihaknya akan mendorong penyusunan analisis kebutuhan terkait kemungkinan penambahan fasilitas pemasyarakatan, termasuk di Kabupaten Bulungan.
Sementara, saat ini keberadaan lapas di wilayah Kalimantan Utara terbatas. Kemudian, kebutuhan pelayanan pemasyarakatan tidak hanya warga binaan kabupaten tempat lapas berada. Tetapi menjangkau warga binaan dari berbagai wilayah.
“Secara informal, kami sudah membicarakan hal ini dengan Sekretaris Daerah. Saya juga meminta jajaran untuk menyusun analisis kebutuhan dan melihat kemungkinan pengembangan satuan kerja pemasyarakatan di wilayah yang belum memilikinya,” ucap Yan saat melakukan kunjungan kerja di Lapas Nunukan.
Dijelaskan, keterbatasan sebaran satuan kerja menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian dalam perencanaan jangka panjang. Dan selain Kabupaten Bulungan, wilayah lain seperti Kabupaten Malinau juga perlu masuk dalam kajian kebutuhan pelayanan pemasyarakatan.
"Kondisi ini berkaitan erat dengan kapasitas hunian, kebutuhan personel, serta kemampuan lapas dalam mempertahankan kualitas pembinaan," jelasnya.
Menurutnya, Lapas Nunukan telah menunjukkan perkembangan positif dalam pembinaan warga binaan. Hanya saja, hal terpenting dalam upaya mempertahankan capaian tersebut perlu diiringi dengan perencanaan fasilitas dan distribusi warga binaan yang lebih proporsional.
“Kalau kondisi ini tidak menjadi perhatian, beban pelayanan akan semakin besar. Kita memang tidak berharap jumlah warga binaan terus bertambah, tetapi kenyataan di lapangan harus menjadi dasar dalam menyusun perencanaan,” bebernya.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan akan menjadi bahan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai dasar pertimbangan kebijakan lebih lanjut. "Penambahan lapas baru diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan pemasyarakatan, mengurangi tekanan atas fasilitas yang ada, serta mendukung pembinaan lebih optimal di Kaltara," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT