NUNUKAN - Badan Anggaran DPRD Nunukan menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi atas KUA PPAS APBD 2027. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Juru Bicara Banggar DPRD Nunukan, Mansur Rincing menyampaikan berdasarkan pembahasan KUA dan PPAS APBD Nunukan 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Nunukan bertujuan untuk memastikan arah kebijakan anggaran 2027 agar tetap selaras antara prioritas pembangunan daerah dengan kemampuan fiskal daerah.
Adapun catatan dan rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2027 diantara pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan yang inovatif, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, termasuk pemanfaatan digitalisasi pada sektor-sektor potensial.
Kemudian, Banggar juga menekankan pentingnya efisiensi belanja operasi agar anggaran dapat lebih banyak diarahkan kepada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Sebab, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah juga menjadi perhatian utama.
"DPRD mendorong agar pembangunan jalan dan jembatan, konektivitas antarkecamatan dan desa, penyediaan air bersih, serta infrastruktur dasar di wilayah pedalaman dan perbatasan mendapatkan perhatian yang lebih besar," ucap Mansur Rincing.
Ia menegaskan, wilayah Krayan dan pulau-pulau terluar menjadi bagian dari perhatian Banggar. Ini berkaitan dengan aksesibilitas logistik dan infrastruktur dasar. Sebab, Banggar menilai peningkatan konektivitas sangat penting untuk menekan biaya logistik, menjaga stabilitas harga barang sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Selain infrastruktur, Banggar mendorong pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
"Kemudian, pemerataan tenaga medis dan guru, peningkatan fasilitas sekolah, serta dukungan terhadap pelayanan kesehatan di wilayah terpencil menjadi bagian dari catatan," tegasnya.
Kemudian, pada bidang ekonomi, Banggar mendorong penguatan sektor UMKM, pertanian dan perikanan, termasuk pengembangan hilirisasi produk lokal serta pemberian bantuan sarana produksi yang tepat sasaran. Serta, program pengentasan kemiskinan juga diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dengan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, ia berpesan Pemkab Nunukan dan DPRD diharapkan terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam menentukan program prioritas, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang masih cukup besar.
"Catatan dan rekomendasi Banggar terhadap KUA dan PPAS APBD 2027 diharapkan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan anggaran tahun mendatang. Sehingga penggunaan APBD benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan Nunukan," pungkasnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT