NUNUKAN - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus mendorong percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang di Kecamatan Krayan. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat kehadiran negara sekaligus meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan konektivitas di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia yang memiliki mobilitas orang dan barang cukup tinggi.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peninjauan langsung lokasi rencana pembangunan PLBN Long Midang yang dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, didampingi Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI, Siti Metrianda Akuan.
Peninjauan dilakukan guna memastikan kesiapan lahan, aksesibilitas, ketersediaan material konstruksi, serta dukungan infrastruktur melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait.
Nurdin mengatakan, pembangunan PLBN Long Midang menjadi kebutuhan strategis seiring meningkatnya aktivitas lintas batas di wilayah tersebut. Saat ini, jumlah pelintas mencapai sekitar 1.000 hingga 3.000 orang setiap bulan dengan pergerakan kendaraan rata-rata 20 unit per hari.
Di sisi Malaysia, Pos Kawalan Imigresen Ba’ Kelalan juga telah beroperasi dan konektivitas menuju kawasan perbatasan terus dikembangkan. “Pembangunan PLBN Long Midang menjadi semakin mendesak karena aktivitas orang dan barang telah berlangsung setiap hari. Negara harus hadir dengan pelayanan dan sistem pengawasan lintas batas yang terpadu untuk memastikan perlintasan berlangsung aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Nurdin.
Menurut Nurdin, pembangunan PLBN Long Midang merupakan bagian dari penerapan Sistem Gerbang Negara Indonesia (SGNI) yang mengintegrasikan fungsi kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan keamanan dengan pelayanan publik, konektivitas, logistik, perdagangan, serta pengembangan kawasan perbatasan.
“Gerbang negara harus mampu menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu menjaga kepentingan dan keamanan negara serta membuka ruang pertumbuhan ekonomi yang legal dan produktif bagi masyarakat perbatasan,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, tim BNPP RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut meninjau kondisi lokasi pembangunan dan ketersediaan material konstruksi di Kecamatan Krayan.
Mengingat karakteristik geografis Krayan yang berada di wilayah pegunungan dengan akses logistik terbatas. Sehingga, pemerintah terus mengoordinasikan berbagai solusi agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Selain memperkuat fungsi pengawasan lintas batas, PLBN Long Midang juga diproyeksikan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Keberadaannya diharapkan mendukung distribusi komoditas unggulan Krayan, seperti beras Adan dan garam gunung, sekaligus memperkuat hubungan perdagangan yang legal dan terkelola dengan Ba’ Kelalan, Malaysia.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, menilai kunjungan BNPP RI mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan PLBN Long Midang.
“Ini merupakan tahapan penting agar pembangunan dapat segera direalisasikan. Kehadiran BNPP menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan,” jelasnya.
Ke depan, pembangunan PLBN Long Midang akan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan sekitarnya sesuai rencana tata ruang kawasan perbatasan negara. Dengan pendekatan tersebut, PLBN tidak hanya menjadi gerbang negara yang memperkuat kedaulatan, tetapi juga menjadi simpul pelayanan publik, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan.
“Long Midang telah menjadi pintu perlintasan yang aktif. Tugas kita sekarang adalah menghadirkan gerbang negara yang mampu menjaga, melayani, sekaligus membuka peluang kemajuan bagi masyarakat perbatasan,” tutupnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT