NUNUKAN - Upaya pengembangan kawasan perbatasan laut kembali mengemuka melalui Forum Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI. Forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, di tengah fakta bahwa potensi wilayah perbatasan hingga kini dinilai belum tergarap secara optimal.
Dalam forum tersebut Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Yance memaparkan potensi wisata laut di wilayah perbatasan, khususnya di Pulau Sebatik. Beberapa destinasi seperti Pantai Batu Lamampu dan kawasan Karang Unarang dinilai memiliki daya tarik tinggi, namun belum didukung pengembangan yang memadai.
“Karang Unarang punya potensi besar untuk wisata minat khusus seperti memancing. Tapi tentu perlu dukungan infrastruktur dan perencanaan yang matang agar bisa berkembang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti wilayah Krayan yang memiliki potensi alam besar, namun hingga kini belum tergarap optimal, menandakan masih adanya kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan darat dan laut.
Di sektor kelautan dan perikanan, Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan melalui Ilham memaparkan bahwa program kampung nelayan merah putih (KNMP) mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan secara signifikan, salah satunya di Samber Binyeri dengan peningkatan pendapatan hingga 78 persen.
Namun, capaian tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada dukungan infrastruktur seperti cold storage dan pabrik es, yang selama ini masih terbatas di banyak wilayah perbatasan. “Tantangan utama masih pada kapasitas SDM nelayan, akses permodalan, dan infrastruktur pendukung,” jelasnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan kawasan perbatasan tidak cukup hanya dengan forum dan perencanaan, tetapi membutuhkan komitmen nyata dalam penyediaan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat.
BNPP RI pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar potensi kawasan perbatasan benar-benar menjadi motor pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar wacana pembangunan.
Tanpa langkah konkret dan berkelanjutan, potensi besar di wilayah perbatasan dikhawatirkan akan terus tertinggal, sementara masyarakatnya belum sepenuhnya merasakan dampak dari berbagai program yang dicanangkan.
Sementara itu Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Yedi Rahmat, menyampaikan forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyinergikan berbagai pemangku kepentingan dalam mengelola potensi unggulan, mulai dari sektor kelautan, perikanan, hingga pariwisata.
“Forum ini dirancang untuk mendorong pengembangan potensi kawasan perbatasan laut secara terintegrasi. Tidak hanya soal sumber daya, tetapi bagaimana pengelolaannya bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Selasa (15/4).
Namun demikian, dorongan kolaborasi ini sekaligus mengindikasikan bahwa selama ini pengelolaan kawasan perbatasan masih berjalan sektoral dan belum terintegrasi secara maksimal.
Yedi menegaskan, optimalisasi potensi di wilayah perbatasan tidak cukup dilakukan oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan pendekatan lintas wilayah dan lintas kebijakan agar hasilnya berkelanjutan.
Di sektor pariwisata, perwakilan Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Yusuf Hartanto, menyebut kawasan perbatasan laut menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata nasional periode 2025-2026. Namun, pengembangan tersebut tidak lepas dari tantangan mendasar, seperti keselamatan wisata dan kualitas sumber daya manusia. “Pariwisata berkualitas menjadi prioritas, termasuk di wilayah perbatasan. Tapi ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM dan kesiapan infrastruktur,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital melalui platform seperti Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional (Sisparnas) dan Jejaring Desa Wisata (Jadesta), sebagai upaya memperluas promosi destinasi di wilayah perbatasan yang selama ini relatif tertinggal. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT