Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri saat memberikan arahan mengungkapkan ada beberapa program telah memenuhi target. Namun, terdapat sejumlah catatan terkait kegiatan yang belum mencapai progres optimal. Karena itu, ia menekankan pentingnya pertemuan OPD guna menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi di lapangan.
Seperti temuan di wilayah Semaja, di mana beberapa kegiatan fisik progresnya sangat minim. Ia meminta OPD terkait untuk terus melakukan pemantauan intensif. “Jika ada bencana segera dilaporkan dan dicarikan solusi. Jika kegiatan tidak mungkin diteruskan, jangan mengambil risiko,” ucap H. Irwan Sabri.
Selain itu, ia juga memberi perhatian khusus kepada Dinas Pendidikan Nunukan terutama terkait ruang kelas belajar (RKB) yang membutuhkan penanganan cepat. Kemudian, pembangunan Embung Lapri di Sebatik menjadi salah satu prioritas yang harus dikawal intensif.
Sementara, Plt. Sekda memaparkan 17 arah baru perubahan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, Irwan Sabri-Hermanus. Ia menegaskan pentingnya percepatan pembangunan dan optimalisasi pelayanan publik di berbagai sektor strategis.
Beberapa poin utama yang disampaikan yakni penyediaan air bersih di seluruh wilayah melalui pembangunan jaringan perpipaan, optimalisasi SPAM, dan pembebasan lahan Embung Lapri. Pemenuhan kebutuhan energi listrik melalui pembangunan solar home system (SHS) PLTS rumahan.
Selanjutnya, peningkatan infrastruktur, termasuk pembangunan 100 km jalan tani per tahun serta 50 km jalan penghubung kecamatan dan desa. Pengadaan alat berat, satu unit untuk setiap kecamatan. Perbaikan 200 rumah tidak layak huni per tahun dengan anggaran Rp 25 juta per unit.
Pengadaan seragam sekolah gratis untuk peserta didik SD dan SMP di tahun pertama. Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi atau kurang mampu. Pengadaan Starlink untuk sekolah yang belum terjangkau internet. Pemenuhan tenaga medis dan dokter spesialis di seluruh rumah sakit.
Bantuan bibit, pupuk, dan alat mekanisasi pertanian serta pengembangan kampung hortikultura dan palawija. Perlindungan sektor perikanan dan rumput laut, termasuk bantuan alat tangkap dan mesin. Pemberdayaan UMKM, BUMDes, dan lembaga kerja antar desa melalui bantuan modal dan peningkatan keterampilan.
Pihaknya mendorong OPD dengan progres rendah untuk lebih sering turun ke lapangan dan berkomunikasi dengan penyedia. “Di sisa waktu triwulan empat, saling mengisi mana yang perlu kita monitoring. Penyedia kadang lebih intens turun ke lapangan. Contoh di Kabudaya, mereka sudah menambah tenaga meskipun kondisi medan sangat berat karena terdampak banjir,” ungkapnya.
Untuk diketahui, hingga 10 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 87,69 persen, atau sekitar Rp 1,6 triliun dari total pagu Rp 1,8 triliun. Kemungkinan ketidaktercapaian terkait alokasi dana desa. Sementara itu, realisasi belanja daerah menunjukkan belanja operasi sebesar 70,09 persen, belanja modal sebesar 27,33 persen, belanja tidak terduga sebesar 43,61 persen, belanja transfer sebesar 84,23 persen, termasuk bantuan keuangan dan alokasi dana desa. (akz/lim)