NUNUKAN — Para petani di Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola lahan pertanian padi.
Ketua Kelompok Tani Mansapa, Ponding, mengungkapkan bahwa keterbatasan akses terhadap bahan bakar solar bersubsidi dan pupuk menjadi masalah utama yang berdampak pada produktivitas dan biaya produksi.
Menurut Ponding, petani sering kesulitan memperoleh solar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alat pertanian, seperti traktor dan mesin penggiling. Ia menilai prosedur pembelian solar bersubsidi semakin rumit dan tidak berpihak pada petani kecil.
“Kami ini petani, bukan perusahaan besar. Tapi sekarang beli solar bersubsidi saja sulit, padahal kebutuhan kami jelas untuk menggarap sawah,” ujarnya ketika diwawancara, Rabu (29/10).
Selain kendala solar, distribusi pupuk juga menjadi persoalan yang kerap dikeluhkan. Menurut Ponding, jatah pupuk yang diterima kelompok tani sering kali tidak sesuai kebutuhan di lapangan, sementara harga pupuk nonsubsidi dinilai terlalu tinggi bagi petani.
“Kalau mau beli pupuk tambahan di luar subsidi, harganya bisa dua kali lipat. Belum lagi proses rekomendasi yang lama,” tambahnya.
Meski demikian, para petani tetap berupaya menjaga produksi padi. Dari lahan seluas sekitar 3,5 hektare, mereka bisa menghasilkan hingga 20 ton gabah setiap kali panen. Dalam setahun, petani di Mansapa mampu melakukan panen hingga tiga kali, tergantung kondisi cuaca.
Namun, kendala lain muncul saat proses distribusi dan penjualan hasil panen. Sebagian besar hasil gabah dijual dalam kondisi basah kepada Bulog dengan harga sekitar Rp6.500 per kilogram, yang dinilai belum sebanding dengan biaya operasional.
“Harga gabah basah di Bulog sekitar enam ribu lima ratus. Kadang kami harus menjemur dulu supaya bisa dijual lebih tinggi, tapi fasilitas penjemuran terbatas,” jelas Ponding.
Ia berharap pemerintah memberikan perlakuan yang lebih adil kepada petani kecil, terutama dalam hal kemudahan memperoleh bahan bakar dan pupuk bersubsidi. Selain itu, Ponding juga meminta agar bantuan pertanian—baik dalam bentuk bibit, alat, maupun pendampingan teknis—lebih merata dan tepat sasaran.
“Kami tidak menolak kebijakan apa pun, tapi tolong jangan samakan petani kecil dengan perusahaan besar. Kami bekerja untuk ketahanan pangan, tapi dukungan masih kurang,” bebernya. (raw)
Editor : Azwar Halim