NUNUKAN - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDM PKS) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bekerjasama dengan Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) melaksanakan Pelatihan Pengembangan Kelembagaan dan Usaha di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, pada 8 – 18 September 2025.
Tak tanggung-tanggung, Pelatihan Pengembangan Kelembagaan dan Usaha di Kalimantan Utara tahun 2025 ini digelar sebanyak tiga angkatan dengan total peserta 100 peserta terdiri dari para pekebun sawit dari Kabupaten Nunukan yang direkomendasikan Direktorat Jenderal Perkebunan.
Rinciannya, angkatan I sebanyak 34 orang, angkatan II dan III masing-masing 33 orang.
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Darius, S.E., dalam arahan pembukaan menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini adalah pertama kali yang diselenggarakan oleh BBPMKP di Kaltara tahun 2025 dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, profesionalisme, kemandirian, dan daya saing dan meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan.
"Sebab, dalam dunia yang terus berkembang, industri kelapa sawit menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Bukan hanya dari sisi produktivitas dan keberlanjutan, tetapi juga dari sisi tata kelola organisasi dan kelembagaan petani," ucap Darius, Selasa (8/9/2025).
Karena situasi itu, tentunya tidak bisa menutup mata bahwa banyak kelembagaan petani yang belum dapat berjalan semestinya. Bahkan, beberapa mengalami mati suri. Sementara beberapa lainnya ada kendala pengurusnya yang mengalami permasalahan serius.
Sedangkan perkembangan pertanian sebaiknya juga beriringan dengan kelembagaan petani yang mapan. Di sinilah peran pelatihan seperti ini menjadi sangat penting.
Mewakili Kepala BBPMKP Sukim Supandi, Ketua Kelompok Program dan Evaluasi BBPMKP Kementan, Susan Twisawati Indiani, menyampaikan pelatihan pengembangan kelembagaan dan usaha ini merupakan program pengembangan SDM PKS dari BPDP yang bekerjasama dengan Kementerian Pertanian melalui BBPMKP.
“ Di tahun ini BBPMKP mendapatkan amanah 23 angkatan mulai dari Bengkulu, Sumsel, Riau, Jambi dan Kaltara," ungkapnya.
Kata Susan, kelembagaan usaha pekebun sawit memperoleh perhatian BPDP dan Kementan karena memegang peranan strategis dalam mendukung keberhasilan dan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit.
Oleh karenanya melalui pelatihan ini, peserta belajar mengelola dan mengembangkan suatu kelompok petani.
Mulai dari memberikan pengetahuan mengenai proses pembentukan kelompok, cara menyusun AD ART suatu kelompok, cara menyusun rencana kerja suatu kelompok, mekanisme sistem kerja koperasi, cara mengelola keuangan lembaga petani.
Selain itu, pelatihan sistem pemeriksaan dan pengawasan koperasi, serta ilmu-ilmu dasar yang dapat menunjang pengembangan suatu kelembagaan petani seperti pengembangan kewirausahaan dan membangun jejaring.
"Diharapkan, setelah mengikuti pelatihan, para peserta pelatihan yang merupakan para pengelola koperasi di daerahnya masing-masing dapat mengimplementasikan ilmu yang diperolehnya. Sehingga kedepannya lebih banyak kelembagaan petani sawit yang makin berkembang," harapnya.
Lanjutnya, sebagai provinsi yang memiliki potensi perkebunan sawit yang besar, sudah seharusnya optimalisasi dilakukan.
Terkait dengan program strategis Kementerian Pertanian, sawit hadir menjadi devisa, andalan sektor perkebunan, dan sekaligus dapat mendukung swasembada pangan dengan pola integrasi dan tumpangsari dengan padi lahan kering/gogo, jagung dan komoditas pangan lainnya, bahkan dengan komoditas hortikultura.
Secara kelembagaan ekonomi, sejalan dengan program pengembangan SDMPKS, Provinsi Kalimantan Utara harus dapat meningkatkan kuantitas dan prospek koperasi kelapa sawit. Banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam skala usahanya. seperti: peningkatan nilai tambah, penyediaan sarana produksi, perluasan jejaring dan pemasaran.
"Kelembagaan yang terbentuk dan berkembang tersebut tentu saja tidak dapat menjadi kuat tanpa kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak," katanya.
Ia menegaskan, peserta yang telah mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir pelatihan yang berlangsung selama 10 hari telah menyelesaikan rangkaian evaluasi pelatihan akan mendapatkan sertifikat yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian.
"Semoga peserta mengikuti pelatihan ini dengan baik dan lancar dan memahami yang fasilitator disampaikan. Karena, harapannya petani kita ini bisa membentuk koperasi mengembangkan usaha kelapa sawit. (adv)
Editor : Azwar Halim