NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memberikan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nunukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nunukan 2025-2029.
Terkait pandangan dan masukan yang disampaikan Pemkab Nunukan memiliki pandangan terhadap RPJMD.
Wakil Bupati Nunukan Hermanus menyampaikan apresiasi kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD Nunukan.
Untuk Fraksi Partai Hanura atas masukan terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus di laksanakan dengan efektif dan tepat sasaran. Masukan tersebut sesuai dengan misi tertuang dalam RPJMD yaitu peningkatan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan berkarakter.
"Pada periode RPJMD ini peningkatan SDM didukung dengan meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga mendorong untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Nunukan (IPM)," ucap Hermanus.
Menjawab terkait prioritas pembangunan daerah telah disesuaikan melalui 17 arah perubahan.
Pada prinsipnya Pemkab Nunukan berkomitmen menghasilkan dokumen perencananaan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional, provinsi dan karakteristik daerah.
"Pelayanan air bersih merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang merupakan standar pelayanan minimal yang menyangkut hajat hidup masyarakat yang menjadi prioritas kami dalam 17 arah perubahan yaitu memastikan ketersediaan air bersih di seluruh wilayah di Nunukan," jelasnya.
Sementara, penjelasan atas pandangan umum Fraksi PKS pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan yang disampaikan.
Terkait rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketergantungan pada dana transfer pemerintah daerah perlu mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat.
"Kami pemerintah daerah menerima masukannya guna peningkatan PAD dalam mengoptimalkan kinerja pendapatan daerah sesuai kewenangan daerah. Dan menjawab ketimpangan antar wilayah dan akses layanan dasar merupakan substansi dari misi ke empat RPJMD. Yakni percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata," ungkapnya.
Selanjutnya, pandangan umum Fraksi Demokrat, Pemkab Nunukan menyampaikan apresiasi atas masukan dan catatan yang komprehesif dan sistematis yang menyoroti tentang pemerataan pembangunan yang berkeadilan, peningkatan nilai IPM, pemanfaatan produk unggulan daerah, pertumbuhan ekonomi dan moratorium DOB.
"Saran dan masukan yang disampaikan tersebut akan menjadi catatan prioritas kami dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dan juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan," pungkasnya. (akz)
Editor : Azwar Halim