NUNUKAN - Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Kalimantan Utara Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (16/7).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16 Gedung Merah Putih KPK, dihadiri Gubernur Kalimantan Utara serta seluruh kepala daerah se-Kaltara. Dan rakor pemberantasan korupsi kali ini dipimpin Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI.
Bupati Nunukan Irwan Sabri memaparkan 7 isu strategis yang menjadi tantangan sekaligus fokus pembangunan di Nunukan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kami menyampaikan fakta lapangan dan langkah-langkah nyata yang telah kami lakukan sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan KPK,” ucap H. Irwan Sabri.
Adapun 7 isu strategis yang disampaikan pertama akses logistik terbatas dan stabilitas harga distribusi barang ke wilayah pedalaman dan perbatasan menghadapi hambatan besar dengan ongkos logistik yang bisa mencapai lebih dari 50 persen dari harga pokok.
Kondisi ini menyebabkan harga kebutuhan pokok menjadi tidak stabil dan rentan terhadap inflasi, khususnya saat hari besar atau cuaca ekstrem.
Kedua, dominasi penyedia barang dan jasa dari luar daerah pasar lokal masih didominasi oleh penyedia besar dari luar daerah, termasuk dari Malaysia.
Dimana, UMKM lokal sulit bersaing dari segi harga, volume dan kualitas, sehingga memperlambat pemerataan ekonomi dan menciptakan kondisi pasar yang tidak sehat.
Ketiga, luas wilayah dan tingginya biaya distribusi. Jarak antar wilayah yang jauh serta minimnya moda transportasi membuat biaya distribusi tinggi dan tidak efisien. Hal ini menjadi penghambat utama masuknya investasi swasta.
Keempat, inflasi dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah. Inflasi mendorong kenaikan harga bahan pokok dan jasa. Sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Sektor-sektor yang menjadi basis penerimaan pajak daerah mengalami stagnasi.
Kelima, program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) sebagai solusi. Pemkab Nunukan mengimplementasikan program SOA yang mencakup subsidi untuk penumpang, barang, dan transportasi sungai.
Tujuannya untuk meningkatkan aksesibilitas serta menurunkan beban transportasi di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).
Selanjutnya, penguatan ekonomi rakyat dan infrastruktur. Pemkab telah membentuk 168 koperasi desa dari target 240, serta menggulirkan berbagai program seperti pasar murah, gerakan pangan murah bersama Bulog dan TNI/Polri, pembangunan jalan sepanjang 50 km.
Kemudian, distribusi barang pokok ke seluruh wilayah, penyediaan excavator per kecamatan, dan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Biomassa.
Terakhir, reformasi pengadaan barang dan jasa. Pemkab Nunukan memperkuat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai Center of Excellence dengan optimalisasi e-procurement dan e-catalog.
Selain itu, pelatihan teknis untuk pelaku usaha lokal, perluasan akses internet di wilayah blank spot, digitalisasi sistem pendapatan daerah (tapping box), audit sejak tahap perencanaan, serta kemudahan perizinan dan akses permodalan.
"Melalui pemaparan ini, kami berharap KPK dan Pemerintah Pusat dapat terus memperkuat sinergi dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan seperti Nunukan," pungkasnya. (akz)
Editor : Azwar Halim