NUNUKAN - Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kali ini gencarkan menyasar para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), PMI dan Purna PMI berserta keluarga yang ada di Nunukan.
Deputi Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Kaltim dan Kaltara, Yulianta menyampaikan program Gencarkan pihaknya mengganden PT. Bank Kaltimtara Cabang Nunukan.
Dan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi. Agar kedepannya menjadi bekal bagi CPMI, PMI dan keluarga.
"Tujuan agar dapat mengelola keuangannya dengan baik serta memanfaatkan produk jasa keuangan yang dilindungi oleh OJK. Karen kita ingin agar literasi keuangan meningkat, inklusinya juga meningkat, dan pekerja migran tahu produk-produk apa yang bisa digunakan dari lembaga keuangan resmi, sehingga dapat membantu dalam pengelolaan keuangannya," ucap Yulianta kepada Radar Tarakan, Selasa (24/6).
Dijelaskan, salah satu permasalahan yang kerap terjadi terkait banyaknya pekerja migran yang belum paham mengenai cara mengelola keuangan. Karena itu, pihaknya memberikan prinsip sederhana dengan membagi keuangan.
Seperti, 10 persen untuk dana sosial, 20 persen untuk investasi, 30 persen untuk pembayaran hutang, dan 40 persen untuk kebutuhan sehari-hari.
"Dengan prinsip sederhana yang kita ajarkan, semoga para pekerja migran yang merupakan pahwalan bagi keluarga dapat mengelola keuangan dengan baik. Kemudian dapat menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk keluarga yang ada di Indonesia," jelasnya.
Lanjutnya, pemerintah, OJK dan BP3MI Kaltara berharap agar pekerja migran tidak selamanya menjadi pekerja migran. Maka pengelolaan keuangan yang baik harus dimulai sejak dini.
Sehingga, ketika pulang dari bekerja diluar negeri, PMI memiliki modal yang cukup untuk membangun dan mengembangkan usaha sendiri.
Disisi lain, untuk membuka usaha memang perlu tambahan modal. Yulianta menekankan bahwa sektor jasa keuangan, terutama Bank siap hadir membantu pekerja migran untuk mendapatkan pembiayaan mengelola usahanya.
"Tentu dalam edukasi ini, kita juga menyampaikan bagaimana cara mengakses pembiayaan dan apa yang harus dilakukan, termasuk menjaga riwayat kredit agar ketika mengajukan pembiayaan bisa lebih mudah," bebernya.
Ditempat yang sama, Pemimpin Sekretaris Perusahaan BPD Kaltimtara, Rita menambahkan pihaknya aktif melakukan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di wilayah perbatasan seperti Tawau, Malaysia.
Dan wilayah ini dipilih disebabkan banyaknya PMI asal Kalimantan Utara bekerja dan tinggal di wilayah Sabah, Malaysia. Sehingga, hal ini perlu mendapat perhatian khusus terkait akses layanan keuangan.
"BPD Kaltimtara tidak hanya memberikan literasi keuangan, tetapi juga membantu PMI membuat buku rekening secara langsung. Langkah ini bertujuan mempermudah akses ke layanan keuangan formal yang aman dan terjamin," ungkapnya.
Melalui edukasi ini, diharpakan PMI dapat mengelola penghasilan mereka dengan lebih baik serta melakukan pengiriman uang resmi ke keluarga di Indonesia. Hal ini juga menghindari risiko kerugian akibat penggunaan saluran informal.
"Para PMI juga diharapkan tidak hanya memahami literasi keuangan, tetapi juga aktif menyebarkan pengetahuan tersebut kepada rekan-rekan mereka. Dengan demikian, tercipta efek domino positif dalam meningkatkan kesadaran dan pengelolaan keuangan yang sehat di kalangan pekerja migran," pungkasnya. (akz)
Editor : Azwar Halim