NUNUKAN – Dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan di Desa Sajau, Kecamatan Sebuku, terungkap sejumlah persoalan krusial yang disampaikan masyarakat.
Persoalan itu, seperti jalan-jalan yang rusak, sampai perbaikan infrastruktur yang diharapkan nantinya bisa direalisasikan, mengingat kegiatan sosialisasi dari anggota DPRD yang datang, disebut untuk pertama kalinya dilakukan di Desa tersebut.
Kepala Desa Sujau, Joko mengungkapkan, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, masyarakat Desa Sujau akhirnya bisa menyuarakan langsung keluh kesah mereka kepada perwakilan legislatif yang turun ke lapangan.
“Baru kali ini ada anggota dewan yang hadir langsung mendengarkan kami, ini merupakan kunjungan pertama kalinya sejak desa tersebut berdiri, sudah bertahun-tahun kami merasa tak pernah dilirik,” ungkap Joko di kesempatan sosialisasi tersebut.
Masyarakat pun, tak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung menyampaikan berbagai persoalan krusial yang selama ini membelenggu kehidupan mereka.
Joko menyampaikan, persoalan kondisi jalan rusak, dimana warga mendesak pengaspalan jalan dari Simpang Tetaban ke Desa Sujau. Jalan disebut berlubang dan licin tak hanya menyulitkan aktivitas harian, tapi juga membahayakan nyawa.
“Warga kami yang sakit suka kesulitan kalau mau berobat, pernah ada ibu hamil terpaksa melahirkan di tengah jalan karena buruknya akses, itu bukan mengada-ngada, ini kenyataan,” tegas Joko.
Kunjungan anggota dewan tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat Sujau, mereka berharap kegiatan tersebut bukan hanya sekedar agenda seremonial saja, namun nantinya menjadi pintu gerbang bagi perbaikan yang nyata.
“Masyarakat menyampaikan semuanya dengan jujur dan terbuka, sekarang giliran pemerintah dan legislatif yang menunjukkan keberpihakan mereka,” harap Joko.
Sosper yang digelar anggota DPRD Dapil IV tersebut, mensosialisasikan perda Nomor 3 Tahun 2023. Anggota DPRD Nunukan, Donal mengungkapkan, semua usulan dari masyarakat, nantinya akan disuarakan pada pembahasan di DPRD Nunukan, bahkan pembahasan bersama Pemkab Nunukan.
"Terutama akses jalan yang dikeluhkan, karena akses inilah yang dapat menggerakkan mereka," kata Donal.
Selain itu, warga juga mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengevaluasi izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang beroperasi di sekitar desa.
"Mereka berharap 500 meter lahan di sisi kiri dan kanan jalan dilepas untuk kepentingan masyarakat, termasuk sebagai lahan berkebun demi memenuhi kebutuhan hidup," terang Donal.
Mengenai tenaga kerja lokal, sejatinya menjadi PR semua pihak, sebab, meski ada Perda yang mewajibkan perusahaan merekrut 80 persen tenaga kerja lokal, realisasi di lapangan masih jauh dari harapan. Nyatanya banyak pemuda Desa Sujau yang melamar namun tak kunjung dipanggil.
Usulan lain dalam sesi diskusi dengan warga, rumah dinas guru SDN 010 Sujau yang saat ini hanya memiliki satu unit, itupun tak layak huni. Kemudian, subsidi pupuk kelapa sawit yang selama ini tidak dirasakan sama sekali oleh petani.
Selain itu, pengadaan mobil ambulans, karena kondisi darurat yang sering kali terlambat ditangani akibat minimnya fasilitas kesehatan termasuk sosialisasi izin HGU ketika masa berlakunya hampir habis, agar warga tahu dan dapat ikut memantau.
"Begitu juga perbaikan jalan lanjutan dari Simpang Desa Melayu Baru ke Desa Sujau yang akan menjadi perhatian,” beber Donal. (raw)
Editor : Azwar Halim