NUNUKAN - Puluhan pembudidaya rumput laut Nunukan menyambangi Kantor DPRD Nunukan. Sejumlah tuntutan disampaikan kepada anggota DPRD Nunukan untuk ditindaklanjuti. Khususnya, terkait harga rumput laut yang merupakan komoditas unggulan Nunukan.
Koordinator Aksi Unjuk Rasa Aliansi Pembudidaya Rumput Laut Nunukan dan Sebatik, Sultan menyampaikan sejumlah tuntutan dari pembudidaya rumput laut. Pertama, ditengah situasi harga rumput laut yang anjlok pemerintah diminta hadir untuk menjaga stabilitas harga.
"Kami hadir di sini meminta pemerintah mencarikan solusi kenaikan harga dan mengatasi banyaknya pencurian bettang serta pemutusan tali jangkar di laut," ucap Sultan saat menyampaikan orasinya, Senin (15/7).
Dijelaskan, penurunan harga rumput laut sangat berdampak pada ekonomi masyarakat Nunukan. Khususnya pembudidaya rumput laut. Bagaimana tidak harga rumput laut turun hingga Rp 7 ribu per kilogram.
"Dampaknya banyak menimbulkan kebangkrutan. Kondisi jemuran rumput laut di Jalan Tanjung sekarang kosong. Belum lagi ada yang sampai menjual rumah," jelasnya.
Karena situasi ini ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan bersama DPRD Nunukan memberikan solusi terbaik. Di antaranya, membentuk tim untuk menelusuri persoalan yang terjadi sehingga harga rumput laut anjlok.
"Dibutuhkan solusi, tuntutan kami, pemerintah dan DPRD bentuk tim ekonomi agar menemukan permasalahannya. Apakah di pabrik? Daya beli dunia menurun? Atau ada permainan mafia?" tanyanya.
Ketua Asosiasi Pedagang Rumput Laut (APRL) Nunukan, Fery menegaskan, langkah menjaga harga rumput laut tetap stabil harus diikuti dengan menjaga kualitas rumput laut. Dalam hal ini, APRL Nunukan telah menginisiasi kerja sama Pemkab Nunukan.
Ketua APRL Nunukan, Fery menyampaikan untuk memastikan kualitas rumput laut yang keluar merupakan kualitas terbaik tentunya harus melewati pengecekan kualitas dan kebersihan. Pihak yang akan terlibat dalam pengawasan ini dari APRL bersama Pemkab Nunukan dan instansi terkait.
Inisiasi yang dilakukan APRL Nunukan mendapatkan respons positif. Dimana, berdasarkan hasil pertemuan pengurus APRL bersama instansi terkait terkait akan membentuk tim pengawasan dan quality control rumput laut Nunukan.
"Kami sudah lakukan, pertama audiensi dengan Bupati meminta kerjasama agar dibuatkan regulasinya. Supaya rumput laut yang keluar terkontrol kadarnya. Jika tidak terkontrol kadarnya maka harga juga tidak terkontrol. Jika 37-38 kadar airnya harga akan terkontrol," jelasnya.
Lanjutnya, jika kadar air rumput laut yang keluar konsisten pada kadar air 37-38 maka harga tidak akan menyentuh Rp 10 ribu perkilogram ke bawah. Situasi sempat menyentuh harga Rp 7 ribu per kilogram itu dikarenakan kadar air 42-45.
"Jika kadarnya 37-38 yakni dan percaya tidak ada harga Rp 10 ribu ke bawah. Kenapa kita minta MoU Pemkab dengan APRL. Kita button up, kalau top down pemerintah buat aturan cenderung kontra dengan pedagang. Makanya kita top down kita minta kerjasama. Kemarin sudah disambut dengan baik. Kita rapat bersama Pemkab. Disepakati dibuatkan tim untuk ini. Bahkan saya bilang jika pemerintah tidak penting buatkan kami legalitas untuk kami. Persoalan tim kami yang tangani. Kami butuh formalitas hukum. Alhamdulillah kita tinggal tunggu SK," kisahnya.
Ditempat yang sama, Kabid Perdagangan, DKUMKPP Nunukan Dior R Frames menegaskan untuk penanganan persoalan harga rumput laut saat ini tinggal menunggu SK pembentukan tim. Sebab, berdasarkan pertemuan yang dipimpin Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Setkab Nunukan pada Senin (26/7) lalu.
"Hal ini akan kami tanggapi atau akan kami realisasikan dengan pembentukan tim tersebut dengan kajian berdasarkan beberapa hal regulasi yang ada di pemerintah pusat," katanya.
Kemudian, hal yang perlu diketahui terkait tata Niaga komunitas baik itu komoditas unggulan daerah dalam hal ini rumput laut kewenangannya adalah di Kementerian Perdagangan itu dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam penyusunan SK tentunya harus memperhatikan regulasi yang ada.
"Jadi ada beberapa regulasi yang harus betul-betul kita perhatikan sebelum kita menyusun sebuah Perda ataupun aturan lainnya yang akan mendukung bapak-bapak ibu-ibu sebagai pelaku pembudidaya," ujarnya. (akz/lim)
Editor : Azwar Halim