Itu dipastikan Kepala Dinas DSP3A Nunukan, Faridah Aryani kepada pewarta harian ini. Dirinya menerangkan, wacana penyaluran BLT inflasi yang sebelumnya akan dilakukan bersamaan dengan pusat, tertunda pelaksanaannya.
Alhasil, pihaknya hanya akan menyalurkan BLT inflasi dari APBD dahulu. Sementara sasaran penerima BLT inflasi, telah terdata seluruhnya. Setidaknya ada 3.216 warga miskin yang terdampak inflasi. ”Ya, jadi mereka ini merupakan warga yang terdata dalam DTKS, dan tidak menerima bantuan ganda yang telah diverifikasi dan divalidasi di tingkat desa,” ungkap Faridah, Selasa (11/10).
Data warga sasaran penerima BLT inflasi sudah masuk semua. Memang verifikasi kemarin sedikit lambat, sehingga yang wacananya akan dibarengkan dengan pencairan BLT BBM dari pusat, harus tertunda
BLT inflasi dari daerah, pencarian hanya akan dilakukan sekali saja. Nantinya, setiap penerima mendapat alokasi yang sama dengan BLT inflasi dari pusat yakni sebesar Rp 150.000. “Itu kan diterima harusnya setiap bulannya, selama 4 bulan. Kita langsung cairkan sekaligus. Artinya total yang mereka terima Rp 600 ribu,” beber Faridah.
Dengan jumlah penerima BLT inflasi tersebut, Pemkab Nunukan pun membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,9 miliar. Usulan tersebut, telah diajukan. Terkait waktu penyalurannya sendiri, pihaknya masih menunggu keputusan dari Bagian Keuangan Pemda.
BLT inflasi tersebut, diberikan pemerintah daerah dan pusat, guna menekan dampak inflasi akibat kenaikan BBM pertalite dan solar subsidi. Sehingga, dengan BLT tersebut, diharapkan dapat mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat menghadapi kenaikan harga barang-barang kebutuhan rumah tangga. (raw/lim) Editor : Azwar Halim