NUNUKAN - Masih tingginya angka kemiskinan diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan ke depannya, meskipun angkanya masih di bawah nasional dan provinsi. Di 2015, angka kemiskinan di Nunukan, 5,61 persen, 2016 5,25 persen, 2017 6,22 persen, 2018 6,71 persen, dan 2019 6,11 persen.
Disampaikan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Burhanudin, S.HI, tingkat kemiskinan di Nunukan masih cukup tinggi. Namun jika dilihat dari perkembangan jumlah penduduk miskin hingga tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 12.960 jiwa.
Hal tersebut perlu menjadi perhatian dan intervensi melalui kebijakan strategis pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah. Atas kondisi ini, Burhanudin berharap Pemkab Nunukan segera mengambil langkah cepat mengevaluasi arah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. “Kami pahami penanggulangan angka kemiskinan ini adalah tugas berat, namun sebagai lembaga legislatif, kami memiliki tugas pengawasan dan merekomendasikan hal-hal yang kiranya perlu diambil pemerintah. Seperti tingkat kemiskinan itu menjadi penting sekali, ini menjadi PR besar kita,” ujar Baharudin, ketika diwawancarai, Kamis (20/8).
Kepala Dinsos Nunukan, Ir. Jabbar mengatakan, menghadapi penanggulangan kemiskinan pihaknya sudah intens melakukan rapat koordinasi (rakor) bahkan juga melaksanakan berbagai upaya untuk turut melaksanakan penanggulangan kemiskinan, mulai dari rencana aksi hingga eksekusinya.
“Tentunya itu ditempuh guna terwujudnya penanggulangan kemiskinan yang baik. Apalagi kita saat ini di masa pandemi Covid-19, dampak sosial dan dampak ekonomi juga terjadi cukup signifikan di tengah-tengah masyarakat, yang mengharuskan untuk menetapkan langkah-langkah ekstra agar dapat memetakan dan menanggulangi kemiskinan,” ujarnya.
“Jadi kami memanfaatkan rakor untuk berkoordinasi. Saat itu kami mengidentifikasi potensi masalah dan merumuskan solusi penyelesaian dalam proses pelaksanaan program keluarga harapan di Nunukan,” imbuh Jabbar.
Dari koordinasi itu juga, menjadi titik awal koordinasi untuk validasi dan pemutakhiran data penduduk miskin di wilayah Nunukan, yang nantinya akan menjadi data dasar untuk pemberian bantuan yang bersumber dari APBN dan APBD. (raw/har/lim)
Editor : Muhammad Erwinsyah