NUNUKAN - Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat dalam penerapan pemberian makan bergizi dan gratis untuk wilayah perbatasan RI – Malaysia, memiliki punya wilayah geografis terpisah-pisah termasuk persoalan pasokan bahan pangan.
Misalnya untuk ketersediaan susu, Bupati Laura mengaku, persoalan akan muncul khusus untuk wilayah Kabudaya, penyaluran susu paling dekat dengan wilayah kabudaya adalah dari Kabupaten Malinau. Berbeda lagi untuk dataran tinggi Krayan, Pemkab Nunukan tentu akan kirim menggunakan pesawat, tentu itu butuh pembiayaan yang lebih.
Selain ketersediaan stok bahan baku, permasalahan harga yang berbeda di setiap daerah di Nunukan, juga butuh solusi. Dengan harga Rp 20.000 per porsi, mungkin cukup masuk akal untuk wilayah perkotaan yang mudah dijangkau seperti halnya Nunukan dan Pulau Sebatik.
Baca Juga: 5 Alasan Memilih Shower Germany Brilliant untuk Kamar Mandi Anda
Namun akan berbeda ceritanya, ketika sudah masuk ke wilayah pedalaman di wilayah 4, seperti Kabudaya, dan dataran tinggi Krayan. Belum lagi jarak antar desa yang berjauhan dan jumlah murid yang tidak sebanyak perkotaan, selalu menjadi persoalan serius.
Bupati Laura menerangkan, dari perhitungan data yang sudah dilakukan, di Kabupaten Nunukan, ada sekitar 37.000 pelajar yang menjadi sasaran, sehingga beban anggaran yang akan ditanggung Pemda Nunukan sekitar Rp 59 miliar.
Sedangkan saat ini, Pemkab Nunukan masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang tidak ringan. Pemkab Nunukan masih harus membangun banyak sekolah di pelosok, dan mengatasi kekurangan guru untuk anak anak perbatasan.
Baca Juga: Waspada Penipuan, Ini Cara Bedakan BRImo FSTVL yang Asli dan Palsu!
‘’Sempat terpikir mengambil 20 persen dari APBD yang dialokasikan untuk pendidikan, tapi nanti Kadisdik gak bisa tidur. Seandainya diambil dari anggaran pendidikan juga tidak akan cukup,’’ ungkap Laura.
Tentunya dengan semua pertimbangan, Bupati Laura berharap ada solusi dari Pusat, apakah nantinya dibuatkan kelompok kerjasama dengan pihak ketiga, yang mungkin kita bisa mengatur polanya bersama sama, sebab program makan bergizi dan gratis ini, tidak ada kata tidak, Pemkab harus siap mensukseskannya. (adv)
Editor : Azwar Halim