MALINAU – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara nasional dinilai berpotensi memicu lonjakan konsumsi BBM bersubsidi di Kabupaten Malinau. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mempercepat penyerapan kuota daerah jika tidak diimbangi dengan pengawasan distribusi yang ketat.
Melebarnya selisih harga antara BBM nonsubsidi dan subsidi membuat sebagian pengguna kendaraan diperkirakan akan beralih ke Pertalite maupun Biosolar. Fenomena migrasi konsumsi ini dinilai berisiko menambah beban penyaluran BBM subsidi yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat dan pelaku usaha kecil.
Ketua Komisi II DPRD Malinau, Dessy Puspitasari Sinaga, mengatakan pihaknya menerima sejumlah laporan masyarakat terkait keterbatasan pasokan BBM di beberapa APMS, khususnya untuk jenis Biosolar. Karena itu, DPRD berencana menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak terkait guna mencari solusi dan memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
“Langkah ke depan, Komisi II akan mengadakan pertemuan untuk meminimalisir persoalan ini. Banyak aduan dari masyarakat terkait APMS yang terbatas, khususnya Biosolar. Pertalite masih cukup, tetapi pengawasan tetap perlu dilakukan. Kami akan berkoordinasi dan menggelar RDP dengan Bagian Ekonomi, Perindag, dan juga APMS,” ujarnya kepada Radar Tarakan, Kamis (11/6).
Menurut Dessy, pengawasan distribusi perlu diperkuat mulai dari proses penyaluran hingga pembongkaran muatan di lapangan. Langkah tersebut penting agar pasokan BBM subsidi tetap tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak menerima.
Berdasarkan data kuota BBM tahun 2025, Kabupaten Malinau memperoleh alokasi Pertalite sebesar 15.669 kiloliter dengan realisasi konsumsi 12.208 kiloliter atau sekitar 77,91 persen. Sementara untuk Biosolar, alokasi yang diberikan mencapai 6.792 kiloliter dengan realisasi penggunaan sebesar 4.990 kiloliter atau 73,47 persen.
Dari total kuota tersebut, masih terdapat sisa cadangan sekitar 5.263 kiloliter. Namun, kondisi pasar yang berubah akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi diperkirakan dapat mempercepat laju konsumsi pada tahun berjalan.
“Komisi II mencoba mencari solusi supaya masyarakat tidak kesulitan memperoleh BBM. Dari informasi yang kami terima dari Bagian Ekonomi, kuota sebenarnya masih mencukupi. Yang perlu dipastikan adalah distribusinya berjalan baik dan tepat sasaran,” katanya.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan masyarakat. Mereka menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi membuat peralihan konsumsi ke BBM subsidi semakin sulit dihindari.
Salah seorang warga mengaku saat ini harga Dexlite dan Pertamax sudah jauh lebih tinggi dibandingkan BBM subsidi. Kondisi itu membuat banyak pengguna kendaraan memilih membeli Pertalite atau Biosolar sehingga antrean di sejumlah titik penyaluran mulai bertambah panjang.
“Sekarang harga BBM nonsubsidi semakin tinggi. Orang pasti lebih memilih membeli yang lebih murah. Karena itu Pertalite dan solar harus benar-benar diawasi supaya masyarakat yang membutuhkan tidak kesulitan,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, DPRD bersama pemerintah daerah dan instansi terkait dijadwalkan melakukan koordinasi untuk merumuskan langkah pengawasan distribusi BBM subsidi. (dip/lim)
Editor : Azward Halim