MALINAU - Ketersediaan tenaga dokter di sejumlah fasilitas kesehatan menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan bersama pemangku kepentingan utama BPJS Kesehatan Kabupaten Malinau Tahun 2026 yang digelar di Ruang Intulun, Rabu (10/6).
Forum yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus, tersebut menjadi ajang evaluasi pelaksanaan layanan kesehatan selama semester pertama tahun 2026 sekaligus membahas berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.
Dalam forum itu, persoalan kekurangan tenaga medis, khususnya dokter gigi, menjadi salah satu isu utama yang disoroti. Berdasarkan data terbaru BPJS Kesehatan, Kabupaten Malinau masih membutuhkan penambahan sebanyak 2 dokter umum dan 13 dokter gigi yang tersebar di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan.
Saat ini, sebanyak 13 Puskesmas di Kabupaten Malinau dilaporkan mengalami kekurangan dokter gigi. Bahkan, dua fasilitas kesehatan yang berada di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia disebut berada dalam kondisi paling kritis dan membutuhkan penambahan tenaga medis sesegera mungkin guna menjamin pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal.
Menanggapi kondisi tersebut, Sekda Ernes menegaskan bahwa setiap persoalan yang ditemukan selama enam bulan pertama tahun ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak terus berulang hingga akhir tahun.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada identifikasi masalah semata, tetapi harus diikuti dengan langkah nyata dan terukur untuk menyelesaikannya.
“Kalau ada catatan di semester pertama ini, harus dilihat perkembangannya. Jangan sampai nanti di akhir semester atau akhir tahun masalahnya masih sama. Berarti tidak ada perkembangan,” ujarnya.
Untuk memastikan setiap permasalahan mendapat tindak lanjut yang jelas, Sekda meminta hasil pembahasan forum disusun dalam bentuk tabulasi yang memuat daftar persoalan, pihak yang bertanggung jawab, serta target waktu penyelesaiannya.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memantau perkembangan penyelesaian setiap masalah dan mengetahui kendala yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut.
“Nanti kita bisa melihat mana yang sudah berjalan dan mana yang masih terkendala. Kalau ada hambatan, kita tahu di bagian mana persoalannya sehingga langkah penyelesaiannya juga lebih tepat,” katanya.
Selain membahas persoalan tenaga kesehatan, forum juga menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ernes turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta forum, termasuk anggota DPRD yang selama ini memberikan perhatian terhadap sektor kesehatan. Menurutnya, dukungan dan sinergi seluruh pihak sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Malinau.
Ia juga meminta seluruh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir agar segera melaporkan hasil forum kepada pimpinan masing-masing sehingga kebijakan yang diperlukan dapat segera ditindaklanjuti.
“Semoga apa yang menjadi catatan hari ini dapat menjadi daya dorong untuk memperbaiki pelayanan kesehatan kita ke depan,” tuturnya.
Melalui evaluasi semester pertama ini, Pemerintah Kabupaten Malinau berharap berbagai kendala yang masih dihadapi, terutama kekurangan dokter umum dan dokter gigi di sejumlah Puskesmas, dapat segera memperoleh solusi sehingga akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terus meningkat, termasuk di wilayah perbatasan. (dip/lim)
Editor : Azward Halim