MALINAU - Data pokok pendidikan (dapodik) menjadi rujukan utama dalam sistem pendidikan, karena seluruh perencanaan dan kebijakan daerah bertumpu pada akurasi data tersebut. Mulai dari jumlah siswa, kebutuhan guru, hingga kondisi sarana dan prasarana, semuanya ditentukan dari data yang tersaji dalam dapodik.
Sebagai upaya memastikan validitas data, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau menggelar bimbingan teknis (bimtek) dapodik yang diikuti 107 operator dari seluruh satuan pendidikan se-Kabupaten Malinau. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari di Hotel Mahkota, mulai Senin (27/4).
Bimtek dibagi dalam dua fokus utama, yakni pemutakhiran data Dapodik serta uji petik tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2025.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Fiteriady, mengatakan bahwa hasil audit BPK menjadi alarm bagi pihaknya untuk segera melakukan perbaikan terhadap data pendidikan yang selama ini masih bermasalah.
“Dalam audit kemarin ditemukan beberapa permasalahan, terutama terkait data yang tidak valid dan tidak lengkap. Karena itu kami bergerak melakukan pembenahan sesuai rencana aksi yang direkomendasikan,” ujarnya kepada Radar Tarakan, Senin (27/4).
Ia menjelaskan, Dapodik merupakan basis utama dalam pengambilan kebijakan pendidikan, mulai dari perencanaan program daerah, hasil musrenbang, hingga pokok-pokok pikiran DPRD.
“Kalau data Dapodik tidak benar, maka kebijakan yang diambil juga bisa tidak tepat, misalnya terkait kebutuhan ruang kelas, jumlah siswa, atau kekurangan guru,” jelasnya.
Pada tahap awal, pembenahan difokuskan pada 49 satuan pendidikan yang sebelumnya menjadi sampel uji petik BPK. Sementara itu, sekitar 65 sekolah di wilayah perbatasan dan pedalaman akan ditangani pada tahap berikutnya melalui verifikasi langsung ke lapangan.
Fiteriady menegaskan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperbarui data, tetapi juga menanamkan tanggung jawab kepada para operator Dapodik agar menginput data secara akurat dan sesuai kondisi riil.
“Masih ada yang tidak mengisi data, tidak memperbarui saat ada perubahan, bahkan ada ketidaksesuaian antara data dengan kondisi sebenarnya di sekolah,” ungkapnya.
Untuk memastikan akurasi, Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi ulang serta monitoring langsung ke satuan pendidikan. Langkah ini dilakukan agar data yang diinput benar-benar valid dan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.
Ke depan, Disdik Malinau juga akan menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan pengelolaan Dapodik. Meski tidak menerapkan sanksi secara langsung, data yang tidak sesuai SOP berpotensi tidak tervalidasi dan berdampak pada kebijakan lainnya. “Ini bukan soal sanksi, tapi bagaimana kita memastikan data yang ada benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Karena dari sinilah arah kebijakan pendidikan ditentukan,” pungkasnya. (*/dip/lim)
Editor : Azward Halim