Bupati Wempi menegaskan bahwa upaya pengendalian korupsi tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus benar-benar diterapkan secara nyata dalam proses kerja organisasi.
“Pengendalian korupsi harus nyata, bukan sekadar formalitas. Sistem yang kita bangun harus hidup dan berjalan dalam setiap aktivitas pemerintahan,” ujarnya, Senin (20/4).
Ia menyampaikan, Pemkab Malinau telah menunjukkan capaian positif dengan meraih kategori hijau dengan skor 85,6 dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2025. Meski demikian, capaian tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Ini sebuah kemajuan, tetapi belum sempurna. Masih ada kekurangan yang harus kita perbaiki bersama dengan semangat dan komitmen yang kuat,” ujarnya.
Bupati juga menyinggung hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2025 yang masih menunjukkan adanya potensi risiko, baik dari faktor internal maupun eksternal. Hal ini, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi bersama seluruh perangkat daerah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menetapkan penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi, di mana IEPK menjadi salah satu indikator penting. Pemerintah daerah dituntut mampu mengukur efektivitas upaya pencegahan dan pengendalian korupsi melalui sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Sistem pengendalian internal yang efektif akan memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi, mulai dari laporan keuangan, pengamanan aset, hingga ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan sistem ini juga menjadi fondasi dalam mendukung berbagai program inovasi daerah seperti wajib belajar Malinau maju, desa sarjana unggul, pertanian sehat, smart government, dan milenial mandiri.
Menurutnya, workshop IEPK merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap pengendalian kecurangan, termasuk dalam pengisian instrumen yang mencakup tiga pilar, enam dimensi, dan 13 indikator penilaian.
“Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga harus mampu mendorong perubahan mindset seluruh aparatur agar menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas,” katanya.
Bupati Wempi juga mengingatkan bahwa setiap pejabat yang menduduki jabatan strategis telah melalui proses panjang, sehingga diperlukan mental dan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas.
“Yang paling penting adalah komitmen dan mental kita. Selain itu, kita juga harus terus memperbarui pemahaman terhadap aturan yang berlaku,” pungkasnya. (*dip)
Editor : Rahul