DIPA/RADAR TARAKAN
Pada 2025, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Malinau mengalami lonjakan signifikan, dari 57,83 persen menjadi 63,74 persen. Angka tersebut menandai perubahan penting: semakin banyak perempuan yang memilih untuk aktif di pasar kerja, baik dengan mencari pekerjaan maupun merintis usaha sendiri.
Namun, di balik kabar baik itu, tersimpan tantangan yang tidak kecil. Peningkatan partisipasi belum sepenuhnya diikuti oleh daya serap lapangan kerja. Akibatnya, tingkat pengangguran perempuan justru mengalami kenaikan.
Kepala BPS Malinau, Yanuar Dwi Cristyawan, menjelaskan bahwa tingkat pengangguran perempuan pada 2025 tercatat sebesar 3,71 persen, meningkat dari 2,26 persen pada tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat pengangguran laki-laki justru menunjukkan tren penurunan. “Angkatan kerja perempuan meningkat cukup tinggi. Ini hal yang positif, tetapi penyerapan ke pasar kerja masih dalam proses sehingga pengangguran perempuan ikut naik,” ujar Yanuar, Rabu (28/1).
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Sebaliknya, peningkatan angka pengangguran terjadi karena banyak perempuan yang sebelumnya berada di luar angkatan kerja kini mulai aktif mencari peluang. “Ini fenomena yang wajar dalam kondisi full employment. Ketika partisipasi meningkat, maka dalam jangka pendek pengangguran bisa ikut naik sebelum akhirnya terserap,” jelasnya.
Fenomena ini, menurut Yanuar, perlu dibaca sebagai sinyal perubahan sosial dan ekonomi. Meningkatnya partisipasi kerja perempuan menandakan tumbuhnya kesadaran dan keberanian untuk berperan lebih besar dalam perekonomian keluarga dan daerah. Namun, perubahan ini juga menuntut kesiapan pasar kerja dan kebijakan pemerintah.
Ia menilai, respons terhadap kondisi tersebut tidak bisa hanya bertumpu pada sektor ketenagakerjaan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari dinas ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, pendidikan, hingga sektor sosial, untuk memastikan perempuan memiliki akses dan kapasitas yang memadai.
BPS juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data, terutama dalam membaca profil lulusan baru serta kebutuhan pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja Malinau. Tanpa kesiapan kompetensi, peluang kerja yang tersedia berisiko tidak terserap secara optimal.
“Kami menyampaikan data ini agar bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat, sehingga peningkatan partisipasi perempuan benar-benar berdampak pada kesejahteraan,” katanya.
Secara umum, BPS menilai kondisi ketenagakerjaan di Malinau masih tergolong sehat. Namun, meningkatnya peran perempuan di dunia kerja membuka babak baru yang membutuhkan perhatian serius. Tantangan ke depan bukan lagi soal partisipasi, melainkan bagaimana memastikan setiap langkah perempuan di pasar kerja berujung pada kesempatan, kemandirian, dan kesejahteraan yang nyata. (*/dip/lim)
Editor : Azward Halim