Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Dr. Afri, mengatakan sebagian besar pembudidaya ikan di Malinau masih menghadapi keterbatasan modal, terutama untuk pengadaan pakan dan benih ikan yang menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha budidaya.
"Kalau anggaran berkurang, otomatis produksi akan menurun. Itu sudah menjadi konsekuensi, karena kemampuan pembudidaya kita untuk menyediakan pakan dan bibit secara mandiri masih sangat terbatas," ujarnya.
Ia menjelaskan, peningkatan produksi budidaya ikan yang terjadi dalam dua tahun terakhir tidak terlepas dari peran pemerintah daerah melalui bantuan pakan, benih, dan sarana pendukung lainnya. Dukungan tersebut mendorong pembudidaya tetap berproduksi dan memicu munculnya pembudidaya baru.
Menurut Afri, tanpa campur tangan pemerintah, pembudidaya akan kesulitan menanggung biaya operasional, sehingga produksi tidak dapat berjalan optimal. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk terjun ke sektor perikanan budidaya.
"Untuk bisa berproduksi dalam jumlah besar itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kalau tidak dibantu, ya berat. Akhirnya produksi tidak meningkat, bahkan bisa menurun," jelasnya.
Selain berdampak pada produksi, berkurangnya anggaran perikanan juga dikhawatirkan memengaruhi ketahanan pangan daerah. Pasalnya, ikan merupakan salah satu sumber protein utama masyarakat Malinau, baik dari hasil budidaya maupun tangkapan nelayan.
Dinas Perikanan Malinau menilai konsistensi dukungan anggaran perlu dijaga agar produksi ikan tetap stabil dan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya dapat terus ditingkatkan.
"Kami berharap dukungan anggaran ini tetap terjaga. Karena dampaknya bukan hanya pada angka produksi, tapi juga pada keberlanjutan usaha perikanan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Ke depan, Dinas Perikanan Kabupaten Malinau berkomitmen untuk terus mendorong penguatan sektor perikanan melalui program bantuan, pembinaan, dan pendampingan agar sektor ini tetap menjadi penopang ketahanan pangan daerah. (*/dip/lim)
Editor : Azward Halim