MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau bersama DPRD tengah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Fokus utama pembahasan diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Dalam rapat paripurna, tiga fraksi DPRD menyatakan sepakat membahas RAPBD Malinau 2026 dengan sejumlah catatan terkait efektivitas belanja daerah. Kesepakatan ini muncul seiring rencana pemerintah pusat mengalihkan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi belanja kementerian/lembaga.
Wakil Bupati Malinau Jakaria menyampaikan bahwa Pemkab Malinau telah menyiapkan skema belanja untuk menghadapi tantangan fiskal ke depan.
"Pemerintah Kabupaten Malinau juga mengantisipasi berbagai kemungkinan, salah satunya melalui efektivitas belanja pada sektor yang paling berdampak, termasuk pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat," kata Jakaria saat ditemui di Gedung DPRD Malinau.
Menurutnya, skema belanja prioritas akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah pada 2026. Pembahasan lebih lanjut akan dilaksanakan bersama DPRD.
Meski belum ada angka pasti, anggaran yang direncanakan pemerintah daerah telah diterima DPRD. Semua fraksi menyatakan siap membahasnya pada sidang berikutnya.
Wakil Bupati Malinau juga menyampaikan apresiasi kepada fraksi-fraksi DPRD atas saran dan masukan yang diberikan. "Perhatian lebih besar akan kami berikan untuk peningkatan kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, serta penguatan kinerja ASN," ujarnya.
Pada 2026, Pemkab Malinau bersama DPRD menargetkan pembangunan infrastruktur yang lebih selektif, dengan fokus pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*dip)
Editor : Azwar Halim