TARAKAN – Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning–Mangkupadi dinilai menjadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Utara (Kaltara), di tengah mulai melemahnya sejumlah sektor unggulan daerah.
Akademisi ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT) Kaltara, Dr. Margiyono, S.E., M.Si., mengatakan, saat ini hampir tidak ada pilihan lain yang cukup kuat untuk mendorong kesejahteraan daerah selain pengembangan kawasan industri yang terintegrasi.
“Pertambangan sudah mulai menurun, perikanan juga stagnan. Perkebunan seperti sawit, kakao, rumput laut itu masih punya potensi besar, tapi belum maksimal dikembangkan. Jadi satu-satunya yang sekarang benar-benar bisa menjadi sumber pertumbuhan baru itu adalah kawasan industri yang terintegrasi dengan aktivitas ekspor dan impor,” tegasnya, Minggu (3/5).
Ia menilai, selama hampir satu dekade terakhir, fokus pembangunan memang banyak diarahkan pada pengembangan fisik kawasan industri. Namun ke depan, arah tersebut harus diperkuat dengan optimalisasi arus perdagangan internasional.
“Selama kurang lebih 10 tahun terakhir, kita habiskan banyak energi untuk membahas kawasan industri itu sendiri. Sekarang seharusnya mulai diarahkan ke arus ekspor-impor. Tapi harus jelas, harus transparan,” tukasnya.
Menurutnya, pengembangan KIPI tidak bisa dipandang sebagai investasi swasta biasa, melainkan bagian dari skema Foreign Direct Investment (FDI) yang melibatkan kerja sama antarnegara.
“Model pengembangannya itu bukan swasta murni. Dalam konsep ekonomi, itu adalah FDI, investasi langsung dari luar negeri. Jadi ada keterlibatan negara dengan negara. Misalnya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok. Itu yang harus dipahami,” jelasnya.
Dengan karakter tersebut, ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan arah investasi tetap sejalan dengan kepentingan daerah. “Pemerintah pusat harus terbuka kepada daerah. Dalam hal perjanjian, MoU, kerja sama pengembangan kawasan industri, itu harus melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota,” katanya.
Ia menambahkan, pelibatan pemerintah daerah menjadi kunci agar dampak ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat, tidak hanya berhenti pada angka pertumbuhan makro. “Pelibatan pemerintah daerah itu menjadi sebuah keniscayaan. Karena dari situ partisipasi masyarakat lokal akan muncul. Dampaknya nanti bisa dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan upah, dan juga pendapatan daerah dari pajak serta retribusi,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan keterbatasan sumber pertumbuhan ekonomi saat ini, pengembangan kawasan industri perlu dijadikan agenda utama dalam kebijakan pembangunan daerah ke depan.
