TANJUNG SELOR - Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini tengah menyusun strategi untuk menekan atau menanggulangi masalah kemiskinan di masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala saat membuka rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan Kaltara tahun 2026 di Tanjung Selor, Kamis (1/10).
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara lebih terarah, berbasis data dan menghasilkan langkah yang konkret serta terukur. Karena kemiskinan bukan hanya diukur dari sisi pendapatan masyarakat.
Lebih dari itu, persoalan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal yang layak, air bersih, listrik, akses jalan dan transportasi, hingga kepastian identitas kependudukan juga menjadi hal yang dilihat untuk melihat tingkat kemiskinan di daerah. “Jadi penanganan kemiskinan ini harus dilakukan bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah saja,” ujar Wagub Ingkong.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kaltara, Wagub Ingkong menekankan agar penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).
Selain itu, perangkat daerah juga diminta untuk memanfaatkan aplikasi Sepakat untuk menganalisis jumlah sasaran sekaligus memadukan program lintas perangkat daerah dalam hal penanggulangan kemiskinan di provinsi ke-34 Indonesia ini. “Jangan sampai ada warga yang mendapat bantuan berlapis, sementara warga lain yang sama-sama membutuhkan justru belum tersentuh,” tegasnya.
Terhadap program penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak-anak harus mendapatkan perhatian khusus.
Jika dilihat dari sisi kewilayahan, tentu masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman dan pesisir yang memiliki tantangan akses lebih besar harus dipastikan dapat dijangkau oleh program yang dijalankan pemerintah.
Menurutnya, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial (bansos). Tapi harus ada program dari pemerintah yang diarahkan untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha agar keluarga miskin dapat mandiri. “Bansos penting untuk melindungi masyarakat yang rentan, tapi bansos bukan tujuan akhir. Tujuan akhir dari pemberian bansos ini adalah kemandirian,” pungkasnya. (iwk)
Editor : Azward Halim